Empat Rekomendasi Munas & Konbes NU

Cirebon - Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdatul Ulama di Pondok Pesantren Ma'had Tarbiyatul Mubtadi'in Kempek, Cirebon, Jawa Barat pada 15-17 september 2012 menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Sedikitnya ada empat rekomendasi yang dihasilkan dalam forum Munas dan Konbes. Yaitu, rekomendasi dalam bidang politik dan persoalan korupsi, persoalan pajak, sikap terhadap film Innocence of Muslims, serta persoalan pendidikan. Berikut detail rekomendasi Munas dan Konbes NU:
A. Politik dan Persoalan Korupsi
Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena aparatur yang bertugas untuk itu, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak menunjukkan keseriusan. Ketidakseriusan ini hanya dapat diatasi oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu Presiden. Presiden juga harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan di bawahnya yang terlibat korupsi.
Rekomendasi :
-  Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.
-  Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.
B. Persoalan Pajak
Bahwa bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Al Quran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat. Sedangkan kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung (implicit) dalam konteks mematuhi penguasa (ulil ‘amri), Penguasa di dalam membelanjakan uang Negara yang diperoleh dari pajak berdasarkan kaidah fikih “tasharruful imam ‘alai ro’iyyah manuutun bil mashlahah” mesti mengacu pada tujuan kemanusiaan warga Negara (terutama kaum fakir miskin).
Ketika ternyata bahwa uang Negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya bahkan terbukti banyak dikorupsi, maka muncul pertanyaan: apakah kewajiban membayar pajak oleh warga Negara itu masih punya landasan hukum keagamaan yang kuat?
Rekomendasi :
-  Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran;
-  Pemerintah harus megutamakan kemashlahatan warga Negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak;
-  PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga Negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi poin 1 dan 2.
C. International: Innocence of Muslims
Akhir-akhir ini dengan alasan kebebasan berekspresi, muncul beberapa karya dalam media massa yang dirasakan melecehkan dan menodai simbol – simbol agama Islam. Sebagai reaksi terhadap hal itu, banyak dilakukan tindakan yang tidak terkendali dan merusak. Misalnya film Innocence of Muslims, kartun Nabi Muhammad, dan novel The Satanic Verses. Hal semacam juga terjadi terhadap agama lain.
Rekomendasi
- Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI membuat Konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol – simbol yang dihormati agama.
- Umat Islam agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif oleh segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocent of Muslims.
D. Pendidikan: Nilai-Nilai Kepesentrenan dalam Kurikulum Pendidikan Karakter
Selama ini salah satu kelebihan yang dikenal dari nilai – nilai pendidikan pesantren adalah kemandirian peserta didik dalam menghadapi kehidupannya. Di sisi yang lain, sistem pendidikan pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter lewat keteladanan yang diberikan oleh kyai dan para guru kepada santri-santrinya. Di pesantren para santri juga dibiasakan hidup sederhana, mencukupkan diri, dengan sedikit bekal untuk belajar, jauh dari berkelebihan.
Rekomendasi
-  Merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa diaplikasikan dengan maksimal.
-  Lembaga –lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu minallah), dan dengan alam (hablum minal ‘alam).
-  Nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang pendidikan yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia, oleh karena itu nilai – nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional.
- Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan dan menjamin pendidik bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter.
-  Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan seperti pelanggaran dan kecurangan.
-  PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal keagamaan agar menjadi spirit pendidikan.

link : http://www.pkb.or.id/berikut-empat-rekomendasi-munas-konbes-nu 

Mbah Dim: NU Wajib Menggandeng PKB

PATI - Kiai kharismatik Nahdlatul Ulama (NU) KH Dimyati Rois menegaskan beberapa hal mendasar terkait sikap politik organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia itu.

Pertama, assiyasatu juz-un min aj-zaisy syari’ah (politik adalah bagian dari syariah), yang berarti bahwa berpolitik sesungguhnya bagian dari perjuangan menegakkan syariah dan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah serta bernilai ibadah.
Pendapat ini dikemukakan Pengasuh Pesantren Al Fadhlu Wal Fadhilah itu merujuk pada pemikiran Imam Syafi’i, salah seorang ulama kondang dunia yang selama ini menjadi panutan warga NU.
Kedua, assiyasatu mabniyatun 'ala 'aqidatiha (politik dibangun atas dasar ideologinya). “Maka, sudah seharusnya NU dan warga NU mendukung dan memilih Partai Kebangkitan Bangsa, karena aqidah (ideologi) PKB sama persis dengan aqidah NU. PKB merupakan satu-satunya partai politik yang secara resmi dilahirkan oleh NU,” tegas ulama yang akrab dipanggil Mbah Dim itu.
Mbah Dim mengingatkan, PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998, bertepatan dengan 29 Robi’ul Awwal 1419 Hijriyah. Deklaratornya adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. A. Musthofa Bisri (Gus Mus) dan KH. A. Muchith Muzadi.
Kelima tokoh NU itu bersama ulama dan kiai-kiai NU, serta para aktivis NU menghendaki PKB sejak awal kelahirannya menjadi partai politik yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia serta mengusung nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah.
“PKB sudah sangat jelas dilahirkan NU. Maka seluruh warga, tokoh dan ulama NU wajib membesarkan PKB. Oleh sebab itu, tugas NU wajib menggandeng PKB supaya perjuangan politik warga dan kader-kader NU sesuai dengan cita-cita NU," tegas Mbah Dim.
Hal ini sudah selaras dengan pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj  beberapa waktu lalu bahwa perjuangan politik PKB sudah sesuai aspirasi NU.
Sementara hal mendasar ketiga terkait sikap politik NU, menurut Mbah Dim adalah assiyasatu istishlahu annas ila at thoriqi al munji dunyan wa ukhron (politik adalah upaya untuk kemaslahatan bagi umat manusia menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat).
Mbah Dim juga mengungkapkan, pembahasan politik justru banyak ditemukan dalam kitab tasawuf, bukan kitab fiqih. Selain itu, menurut Mbah Dim, di dalam Al-Quran maupun hadist juga banyak ditemukan dalil maupun kisah yang berhubungan dengan politik. “Harus dipahami bahwa tujuan politik berbeda dengan rekayasa politik. Kalau tujuan berpolitik adalah demi kemaslahatan bagi umat, sementara rekayasa politik merupakan madharat (membahayakan) bagi umat,” terang Mbah Dim.
Sementara itu, tokoh NU yang juga mengasuh Ma’had Qudsiyyah Kudus Jawa Tengah, KH M Sya’roni Ahmadi, menekankan perlunya memperkokoh silaturahim NU dengan PKB, saling memaafkan dan menghalalkan, sebagaimana pada masa dulu –tepatnya pada bulan Syawal— Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengundang Abu Shofyan dan kawan-kawannya ke masjid. “Karena itu, mari kita terus saling mempererat silaturahim demi kejayaan NU dan partai yang dilahirkannya,” cetus Sya’roni Ahmadi, kiai kharismatik yang hafal Al-Quran.
Mbah Dim dan Kiai Sya’roni Ahmadi hadir sebagai pengisi tausiyah dalam rangka halal bi halal yang diselenggarakan NU dan PKB Pati, di Asrama Haji Pati Jawa Tengah, Senin (24/9/2012).
Acara yang dimeriahkan lebih dari 1.500 orang ini juga dihadiri Wakil Bupati Pati Budiono, para kiai dan ibu nyai, tokoh muda NU asal Pati-Jateng yang menjadi Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Ja'far, seluruh pengurus NU dari tingkat cabang hingga ranting beserta banom-banomnya, pengurus PKB dari jajaran cabang hingga ranting beserta banom-banomnya, serta warga NU dan PKB.
Link : http://www.dpp.pkb.or.id/mbah-dim-nu-wajib-menggandeng-pkb 

PELATIHAN KADER TINGKAT ATAS DAN PENDIDIKAN KADER PANCASILA PKB, BENTUK 100 KOORDINATOR KEMENANGAN PEMILU 2014

PELATIHAN KADER TINGKAT ATAS DAN PENDIDIKAN KADER PANCASILA PKB,

BENTUK 100 KOORDINATOR KEMENANGAN PEMILU 2014

DPC PKB Kota Cimahi menyambut kerjasama yang diberikan Fraksi PKB MPR RI dan DPP PKB dengan serius, hal ini teraplikasi dengan baik akan berjalannya kegiatan Pelatihan Kader Tingkat Atas dan Pendidikan Kader Pancasila PKB, pada hari Sabut 23 Juni 2012, hingga minggu 24 Juni 2012.

Keseriusan dalam menjalankan kegiatan ini nampak terlihat, melalui keantusiasan 102 orang peserta, yang mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Peserta yang hadir merupakan delegasi mulai dari, DPC PKB Kota Cimahi/ Pengurus ditingkat Kota, DPAC PKB se-Kota Cimahi (DPAC Kec. Cimahi Selatan, Tengah dan Utara), DPRt PKB se-Kota Cimahi (ketersebaran di 15 Kelurahan se-Kota Cimahi), DPARt PKB se-Cimahi Selatan, DKC GARDA BANGSA, DPC PPKB, LPP DPC PKB Kota Cimahi, dan juga hadir delegasi peserta dari BANOM-BANOM NU, mulai dari PC MUSLIMAT NU, PC ANSOR, SATKORCAB BANSER, PC FATAYAT NU, PC IPNU dan PC IPPNU. Keterangan Dadang Cahyadi, selaku Penanggung Jawab Administrasi dan Acara.

Subtansi pelaksanaan kegiatan ini menurut Dadang Cahyadi, yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PKB Kota Cimahi, adalah sebagai bentuk pembentukan karakter para Pengurus Partai dan Kader NU, untuk senantiasa ingat akan langkah perjuangan para ulama NU dalam memberikan kontribusi terhadap berdirinya NKRI, hingga menjadikan sebuah kebanggaan untuk merebut kemenangan, dalam momentum PEMILU 2014.

Mengingat berdasarkan instruksi DPP PKB, kepada seluruh DPC se-Indonesia. Bahwa strategi perencanaan pemenangan pemilu 2014 harus sudah dilaksanakan mulai dari sekarang, dengan jangkauan waktu yang cukup lama ini akan memberikan keleluasaan dalam mematangkan strategi dan perencanaan yang matang, dalam menghadirkan PKB secara nasional sebagai Pemenang Pemilu 2014.

DPC PKB Kota Cimahi akan cukup diberikan testimonial kontruksi praksis dalam pemenangan pemilu di 2014, melalui momentum PILWALKOT Cimahi 2012, dan juga PILGUB Jawa Barat 2013. Hal ini tentunya sudah menjadi keharusan bagi setiap kader PKB Kota Cimahi, untuk siap mengawal strategi dan perencaan pemenangan pemilu yang dirancang, dapat berjalan dengan baik pada tatanan pelakasanaan. Lanjut menurut Dadang Cahyadi, yang juga selaku Koordinator Divisi Strategi dan Perencaan Pemenangan Pemilu LPP DPC PKB, bahwa dengan adanya pelatihan ini, setidaknya ada 102 peserta Kader PKB dan NU yang siap menjadi coordinator-koordinator pemenangan pemilu, yang akan ditempatkan dibeberapa titik di Kota Cimahi.

Berkenaan dengan PILWAKOT Cimahi 2012, bahwa selain dari tatanan kerja politik dan marketing politik yang sudah dilaksanakan oleh setiap Pengurus dan Kader PKB, terhadap masyarakat Kota Cimahi, baik basis PKB dan non PKB dalam meningkatkan kredibilitas, populeritas dan elektabilitas, serta kapabilitas pasangan Ibu Hj. Atty Suharti Tochija, S.E dan Bapak H. Sudiarto, S.E (PAS), sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2012-2017 yang diusung koaliasi Partai Golkar, PKB, PPP dan PBB. Kehadiran 102 orang peserta yang digembleng melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengawal komposisi tersebut, dengan beraplikasi suara masyarakat yang konsisten memilih pasangan PAS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih periode 2012-2017.

Lanjut menurut Dadang Cahyadi, bahwa Follow akan kegiatan ini, selain sebagai bentuk kontruksi soliditas dan konsolidasi politik, namun juga mampu membangun ideologisasi dan nasionalisme yang kokoh, melalui pemahaman Ahlusunnah wal jama’ah, sebagai mahajul fiqr dan landasan gerakan NU-PKB. Hal ini tentunya akan dimunculkan sekolah Aswaja bagi segenap kader PKB dan Kader NU, yang Insya Allah masih tetap kerja sama antara DPC PKB Kota Cimahi dengan Fraksi PKB MPR RI. Keberhasilan yang menjadi tolak ukur kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini, setidaknya dapat terlihat pada

1.       Tercetaknya kader-kader partai yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap cita-cita perjuangan partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara Pancasila sebagaimana amanah Mabda' Syasi Partai Kebangkitan Bangsa;

2.       Tumbuh kembangnya jiwa kebangsaan dalam diri setiap kader sebagai partai yang menjunjung tinggi kemajemukan dan kebhinnekaan, dengan tertanamnya wawasan ketatanegaraan sebagaimana konstitusi UUD NKRI tahun 1945;

3.       Terjaminnya kelangsungan regenerasi kepemimpinan partai dari pusat sampai ke daerah secara berkualitas dan terus menerus, dan kontribusi partai dalam regenerasi kepemimpinan nasional yang memiliki kecakapan, keluasan cara pandang dan berwawasan kebangsaan;

4.       Konsolidasi Politik DPC, DPAC, DPRt PKB Kota Cimahi, yang terus berkelanjutan, dalam rangka pembesaran partai, serta menghadirkan kemenangan bagi PKB dalam setiap agenda Pemilu.

Politik PKB berbasis ASWAJA

   Nahdlatul Ulama

PKB Lahir dari Ulama untuk Kemaslahatan Umat

Aqoidu al-Syiasah
‘alaa Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah
(Ushul  Fiqh)



Politik adalah sesuatu yang mendekatkan rakyat kepada maslahah (kepentingan umum) dan menjauhkan rakyat dari mafsadah/ kerusakan .........“As-siyasah hiya ma aqraba li al-ra’iyyah ila al-maslahah wa ab’ada min al-mafsadah” …..

Kebijakan seorang pemimpin harus didasari atas kepentingan rakyat .......“Tasharuful Imam ‘ala ra’iyyah manuutun bi al-maslahah”....

Memelihara tradisi/hal-hal lama yang baik dan menyerap tradisi/ hal-hal baru yang lebih baik .......“Al-muhafadhatu ‘ala al-qadimis shalih wa al-akhdzu bil-jadidi al-aslah” .........

Menghindari kerusakan harus didahulukan ketimbang mendatangkan kemaslahatan ........“Dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbi al-masalih” ..........

Apa yang tidak bisa diraih secara keseluruhan, jangan kemudian ditinggalkan semuanya...... “Ma la yudaraku kulluhu la yutraku kulluhu”...........

Jika ada dua masalah yang sama-sama merusak, maka diambil salah satu yang kemungkinan merusaknya lebih kecil/sedikit ...........“Idza ta’aradla al-mafsadatani ru’iya ahaduhuma bi irtikabi akhaffihima”............

 _jDC_