Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan

Selasa, 02 Oktober 2012

Gus Imin Berkomitmen Membesarkan Lembaga Pendidikan NU

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap membantu PBNU mendorong peningkatan mutu dan kualitas lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdatul Ulama.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sepulang dari acara wisuda perdana mahasiswa Akbid Muslimat NU di Gedung DPRD Kudus, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.
“PKB selalu siap berada di garis terdepan mendukung upaya peningkatan mutu dan kualitas lembaga pendidikan dibawah naungan PBNU,” tegas Gus Imin.
Selain berkonsentrasi pada pendidikan berbasis pondok pesantren, kehadiran akademi kebidanan dan sekolah tinggi kesehatan dirasa perlu untuk dikembangkan. Apalagi jika melihat masih tingginya angka kematian pada ibu melahirkan.
“Selain mencetak santri berakhlakul karimah, kehadiran Akbid muslimat NU diharapkan menambah khasanah intelektual NU yang mampu memberi kontribusi bagi para nadhliyyin,” katanya.
Kehadiran Gus Imin dalam acara wisuda Akbid Muslimat NU menjadi motivasi tersendiri bagi para wisudawati. Terlebih dalam kesempatan itu, Gus Imin berkesempatan memberikan piagam penghargaan terhadap tiga wisudawati terbaik. Yakni, Dian Suryani (Putri HM. Sholikin) dengan IP 3,46, Yu'ty Alhikmah (putri Ah. Zumri) IP 3,45 dan Ummi Sholichah (putri Nur Yadi) dengan IPK 3,46.
“Selamat kepada para wisudawan, khususnya bagi tiga peserta yang berprestasi, lanjutkan pengabdian dan berikan kontribusi terbaik bagi bangsa,” pesan Gus Imin.
Hingga saat ini, data PP Lajnah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU)  menyebutkan NU telah memiliki 215 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sebanyak 29 PTN dalam proses perizinan yang di antaranya sudah turun, yakni Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Halmahera, UNU Cirebon, UNU Jawa Tengah, UNU Palembang Sumut, Sumbar, Kalsel, dan Kalimantan Barat.

KH Ma'ruf Amin Ajak Nahdliyin Ikuti Jejaknya

Ulama terkemuka KH Ma’ruf Amin mengajak seluruh warga nahdliyin untuk mengikuti jejaknya kembali bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bersatunya seluruh elemen nahdliyin dalam satu wadah politik diyakininya bakal memudahkan menampung aspirasi umat.
Arruju’ warruju’ ilarruju’ atau kembali dan kembali ke PKB, dilandasi oleh beberapa alasan. Diantaranya, PKB merupakan satu-satunya partai yang dilahirkan dari rahim NU,” ujar Kiai Ma’ruf saat menghadiri pelantikan pengurus PKB Tuban dan peringatan 1.000 hari wafatnya Gus Dur di Alun-Alun Tuban.
Dalam kesempatan tersebut, KH Ma’ruf Amin secara terang-terangan mengajak semua warga NU untuk kembali ke PKB. Termasuk kepada para ulama sepuh, para tokoh masyarakat, dan ribuan warga yang hadir. Lagi-lagi, KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa PKB merupakan satu-satunya partai politik yang secara institusional dilahirkan oleh NU.
Bukan tanpa alasan dia mengajak serta nahdliyin ke gerbong politik partai berlambang sembilan bintang ini. Semuanya merujuk pada fakta sejarah ini. NU dan PKB, jelasnya, memiliki hubungan yang tidak hanya bersifat ideologis, namun juga biologis.
“Hubungan NU dan PKB telah terpatri kuat secara lahir-batin, layaknya orangtua dan anak yang saling membutuhkan, saling menyayangi, dan saling menghargai,”ungkap Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat ini.
Secara praktis, warga nahdliyin dipastikan Kiai Ma'ruf, sangat membutuhkan PKB sebagai wadah penyaluran aspirasi politik. Begitu pula sebaliknya, PKB membutuhkan dukungan dan partisipasi warga nahdliyin untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi politik demi tercapainya kemaslahatan publik dalam konteks bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
Sebagai konsekuensi logis, cetus Kiai Ma'ruf, sudah semestinya warga nahdliyin kembali membesarkan partai yang dideklarasikan oleh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchyat, KH A. Musthofa Bisri dan KH A. Muchith Muzadi itu.
“Sudah waktunya kaum Nahdliyyin, kaum Ahlussunnah wal Jama’ah, umat Islam, dan rakyat Indonesia untuk kembali ke PKB demi mengutamakan kemaslahatan publik. Kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu,” ujar Kiai Ma'ruf.
Di tempat yang sama, Ketua DPP PKB Helmy Faisal Zaini yang juga menjabat sebagai Menteri PDT menyatakan kesediaannya untuk mendukung ajakan KH Ma’ruf Amin. Helmy bersama pengurus PKB yang lain telah berikrar mengabdikan diri untuk membesarkan PKB sesuai dengan cita-cita para kiai NU.
“Arruju’ ilal haq (kembali ke jalan yang benar), kami bertekad bersama-sama ulama, kiai NU, kaum Nahdliyyin, segenap simpatisan partai, umat Islam dan rakyat Indonesia untuk membesarkan dan mengembalikan kejayaan PKB,” tegas Helmy.

Kamis, 27 September 2012

Garda Bangsa Tawarkan Solusi Atasi Tawuran Pelajar

Jakarta - Fenomena tawuran antar pelajar harus mendapat atensi khusus dari berbagai pihak. Apalagi, tindakan barbar ini sudah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Tidak boleh lagi ada nyawa generasi penerus bangsa melayang sia-sia.
Sehubungan dengan hal itu, Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa telah melakukan identifikasi masalah tawuran antar pelajar dan merumuskan solusi yang tepat untuk memutus mata rantainya.
Ketua Umum DKN Garda Bangsa M Hanif Dhakiri menjelaskan, tawuran merupakan salah satu bentuk perilaku agresi untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, atau membunuh orang lain. Bila ditinjau dari segi usianya, pelajar yang sedang menempuh pendidikan di SLTP maupun SLTA sedang mengalami periode yang sangat potensial bermasalah.
“Pada fase ini, pelajar atau remaja sering digambarkan sebagai storm and drang (topan dan badai) yang mudah tersulut emosi  dan menglami  tekanan jiwa, sehingga perilaku mereka mudah menyimpang,” ujar anggota Komisi Pendidikan DPR tersebut.
Dalam situasi konflik dan problem ini, kata Hanif, remaja tergolong dalam sosok pribadi yang tengah mencari identitas dan membutuhkan tempat penyaluran kreativitas. Jika tempat penyaluran tersebut tidak ada atau kurang memadai, mereka akan mencari berbagai cara sebagai penyaluran. Salah satu eksesnya, yaitu tawuran.
Hanif menambahkan, fenomena tawuran antaqr pelajar seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor keteladanan sosial masyarakat yang semakin memudar dan fenomena intoleransi sosial yang semakin tinggi yang acapkali dipertontonkan elit masyarakat dengan atau tanpa disengaja. Alhasil, situasi ini sedikit banyak berpengaruh terhadap aksi dan tindakan brutal para pelajar atau remaja.
Kemudian, menggejalanya tindak kekerasan (bullying) disekolah, baik yang dilakukan oleh guru kepada siswa maupun kekerasan yang terjadi di antara mereka, seperti menjadi faktor pemicu munculnya lingkaran setan kekerasan, di mana kekerasan yang ditimbulkan akan melahirkan kekerasan berikutnya.
Selain itu, tawuran antar pelajar juga terjadi lantaran lemahnya penanaman nilai pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan moral dan agama mendapatkan tempat yang tidak proporsional dan terlampau sedikit dibandingkan pelajaran lain.
“Ironisnya, pendidikan moral keagamaan hanya bersifat formalistik, sanngat terbatas dan hanya menjejalkan pengetahuan nilai tanpa mengarah ke pembentukan karakter,” ujar politisi muda asal Salatiga itu.
Kondisi di atas, sambung Hanif, patut disayangkan, karena pendidikan moral sejatinya dapat menempa kepribadian siswa untuk menjadi individu  yang lebih baik, toleran dan mampu melahirkan sikap saling menghormati dan mengasihi antar peserta didik.
Selain hal-hal tersebut diatas, ruang berkreasi bagi para pelajar untuk menyalurkan hobi, bakat dan minatnya justru sangat terbatas dan tergerus oleh hiruk pikuk bisnis, termasuk di dalamnya adalah ruang publik yang bernama televisi.
Kecenderungan ruang publik (televisi) yang menjejali para remaja dan publik pada umumnya dengan nilai-nilai dan budaya materialism, hedonisme, konsumerisme. Bahkan, tayangan-tayangan kekerasan fisik lainnya tak jarang menjadi pemicu gagalnya internalisasi diri pelajar dalam menyelesaikan masalah-masalah disekelilingnya.
“Walhasil, tindakan brutal disetiap tawuran adalah jawaban dari kegagalan pelajar dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks,” paparnya.
Melihat fenomena tawuran antar pelajar yang semakin menghawatirkan, DKN Garda Bangsa memandang perlu adanya tindakan para elit masyarakat dan pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Yaitu, menghadirkan figur yang baik dan mentradisikan sikap santun, sebagai contoh dan suri tauladan bagi para remaja demi terciptanya suasana harmonis, toleran, saling menghormati dan mengasihi antar sesama.
Kemudian, mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk membuat kebijakan-kebijakan di sekolah yang disertai dengan sistem pengawasan intensif dan terukur untuk mencegah dan menghentikan praktik bullying disekolah.
Selanjutnya, lembaga pendidikan/sekolah juga harus didorong berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar serta mengefektifkan kegiatan keorganisasian, ruang berkreasi baik intra maupun ektstra kurikuler sekolah yang aksesibel untuk semua.
Dan tak kalah pentingnya, lembaga pendidikan juga harus didorong untuk memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti yang berorientasi pada pembentukan sikap dan perilaku.
“Melihat pentingnya masa depan pelajar, DKN Garda Bangsa mengajak seluruh lapisan masyarakat turut serta melakukan kontrol serta menciptakan situasi kondusif demi terciptanya sikap saling hormat menghormati serta mengasihi antar sesama,” tutup Hanif.


Tahapan Pemilu 2014

Empat Rekomendasi Munas & Konbes NU

Cirebon - Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdatul Ulama di Pondok Pesantren Ma'had Tarbiyatul Mubtadi'in Kempek, Cirebon, Jawa Barat pada 15-17 september 2012 menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Sedikitnya ada empat rekomendasi yang dihasilkan dalam forum Munas dan Konbes. Yaitu, rekomendasi dalam bidang politik dan persoalan korupsi, persoalan pajak, sikap terhadap film Innocence of Muslims, serta persoalan pendidikan. Berikut detail rekomendasi Munas dan Konbes NU:
A. Politik dan Persoalan Korupsi
Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena aparatur yang bertugas untuk itu, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak menunjukkan keseriusan. Ketidakseriusan ini hanya dapat diatasi oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu Presiden. Presiden juga harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan di bawahnya yang terlibat korupsi.
Rekomendasi :
-  Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.
-  Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.
B. Persoalan Pajak
Bahwa bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Al Quran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat. Sedangkan kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung (implicit) dalam konteks mematuhi penguasa (ulil ‘amri), Penguasa di dalam membelanjakan uang Negara yang diperoleh dari pajak berdasarkan kaidah fikih “tasharruful imam ‘alai ro’iyyah manuutun bil mashlahah” mesti mengacu pada tujuan kemanusiaan warga Negara (terutama kaum fakir miskin).
Ketika ternyata bahwa uang Negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya bahkan terbukti banyak dikorupsi, maka muncul pertanyaan: apakah kewajiban membayar pajak oleh warga Negara itu masih punya landasan hukum keagamaan yang kuat?
Rekomendasi :
-  Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran;
-  Pemerintah harus megutamakan kemashlahatan warga Negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak;
-  PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga Negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi poin 1 dan 2.
C. International: Innocence of Muslims
Akhir-akhir ini dengan alasan kebebasan berekspresi, muncul beberapa karya dalam media massa yang dirasakan melecehkan dan menodai simbol – simbol agama Islam. Sebagai reaksi terhadap hal itu, banyak dilakukan tindakan yang tidak terkendali dan merusak. Misalnya film Innocence of Muslims, kartun Nabi Muhammad, dan novel The Satanic Verses. Hal semacam juga terjadi terhadap agama lain.
Rekomendasi
- Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI membuat Konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol – simbol yang dihormati agama.
- Umat Islam agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif oleh segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocent of Muslims.
D. Pendidikan: Nilai-Nilai Kepesentrenan dalam Kurikulum Pendidikan Karakter
Selama ini salah satu kelebihan yang dikenal dari nilai – nilai pendidikan pesantren adalah kemandirian peserta didik dalam menghadapi kehidupannya. Di sisi yang lain, sistem pendidikan pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter lewat keteladanan yang diberikan oleh kyai dan para guru kepada santri-santrinya. Di pesantren para santri juga dibiasakan hidup sederhana, mencukupkan diri, dengan sedikit bekal untuk belajar, jauh dari berkelebihan.
Rekomendasi
-  Merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa diaplikasikan dengan maksimal.
-  Lembaga –lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu minallah), dan dengan alam (hablum minal ‘alam).
-  Nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang pendidikan yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia, oleh karena itu nilai – nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional.
- Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan dan menjamin pendidik bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter.
-  Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan seperti pelanggaran dan kecurangan.
-  PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal keagamaan agar menjadi spirit pendidikan.

link : http://www.pkb.or.id/berikut-empat-rekomendasi-munas-konbes-nu 

Mbah Dim: NU Wajib Menggandeng PKB

PATI - Kiai kharismatik Nahdlatul Ulama (NU) KH Dimyati Rois menegaskan beberapa hal mendasar terkait sikap politik organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia itu.
Pertama, assiyasatu juz-un min aj-zaisy syari’ah (politik adalah bagian dari syariah), yang berarti bahwa berpolitik sesungguhnya bagian dari perjuangan menegakkan syariah dan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah serta bernilai ibadah.
Pendapat ini dikemukakan Pengasuh Pesantren Al Fadhlu Wal Fadhilah itu merujuk pada pemikiran Imam Syafi’i, salah seorang ulama kondang dunia yang selama ini menjadi panutan warga NU.
Kedua, assiyasatu mabniyatun 'ala 'aqidatiha (politik dibangun atas dasar ideologinya). “Maka, sudah seharusnya NU dan warga NU mendukung dan memilih Partai Kebangkitan Bangsa, karena aqidah (ideologi) PKB sama persis dengan aqidah NU. PKB merupakan satu-satunya partai politik yang secara resmi dilahirkan oleh NU,” tegas ulama yang akrab dipanggil Mbah Dim itu.
Mbah Dim mengingatkan, PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998, bertepatan dengan 29 Robi’ul Awwal 1419 Hijriyah. Deklaratornya adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. A. Musthofa Bisri (Gus Mus) dan KH. A. Muchith Muzadi.
Kelima tokoh NU itu bersama ulama dan kiai-kiai NU, serta para aktivis NU menghendaki PKB sejak awal kelahirannya menjadi partai politik yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia serta mengusung nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah.
“PKB sudah sangat jelas dilahirkan NU. Maka seluruh warga, tokoh dan ulama NU wajib membesarkan PKB. Oleh sebab itu, tugas NU wajib menggandeng PKB supaya perjuangan politik warga dan kader-kader NU sesuai dengan cita-cita NU," tegas Mbah Dim.
Hal ini sudah selaras dengan pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj  beberapa waktu lalu bahwa perjuangan politik PKB sudah sesuai aspirasi NU.
Sementara hal mendasar ketiga terkait sikap politik NU, menurut Mbah Dim adalah assiyasatu istishlahu annas ila at thoriqi al munji dunyan wa ukhron (politik adalah upaya untuk kemaslahatan bagi umat manusia menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat).
Mbah Dim juga mengungkapkan, pembahasan politik justru banyak ditemukan dalam kitab tasawuf, bukan kitab fiqih. Selain itu, menurut Mbah Dim, di dalam Al-Quran maupun hadist juga banyak ditemukan dalil maupun kisah yang berhubungan dengan politik. “Harus dipahami bahwa tujuan politik berbeda dengan rekayasa politik. Kalau tujuan berpolitik adalah demi kemaslahatan bagi umat, sementara rekayasa politik merupakan madharat (membahayakan) bagi umat,” terang Mbah Dim.
Sementara itu, tokoh NU yang juga mengasuh Ma’had Qudsiyyah Kudus Jawa Tengah, KH M Sya’roni Ahmadi, menekankan perlunya memperkokoh silaturahim NU dengan PKB, saling memaafkan dan menghalalkan, sebagaimana pada masa dulu –tepatnya pada bulan Syawal— Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengundang Abu Shofyan dan kawan-kawannya ke masjid. “Karena itu, mari kita terus saling mempererat silaturahim demi kejayaan NU dan partai yang dilahirkannya,” cetus Sya’roni Ahmadi, kiai kharismatik yang hafal Al-Quran.
Mbah Dim dan Kiai Sya’roni Ahmadi hadir sebagai pengisi tausiyah dalam rangka halal bi halal yang diselenggarakan NU dan PKB Pati, di Asrama Haji Pati Jawa Tengah, Senin (24/9/2012).
Acara yang dimeriahkan lebih dari 1.500 orang ini juga dihadiri Wakil Bupati Pati Budiono, para kiai dan ibu nyai, tokoh muda NU asal Pati-Jateng yang menjadi Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Ja'far, seluruh pengurus NU dari tingkat cabang hingga ranting beserta banom-banomnya, pengurus PKB dari jajaran cabang hingga ranting beserta banom-banomnya, serta warga NU dan PKB.
Link : http://www.dpp.pkb.or.id/mbah-dim-nu-wajib-menggandeng-pkb 

Minggu, 24 Juni 2012

PELATIHAN KADER TINGKAT ATAS DAN PENDIDIKAN KADER PANCASILA PKB, BENTUK 100 KOORDINATOR KEMENANGAN PEMILU 2014


PELATIHAN KADER TINGKAT ATAS DAN PENDIDIKAN KADER PANCASILA PKB,
BENTUK 100 KOORDINATOR KEMENANGAN PEMILU 2014

DPC PKB Kota Cimahi menyambut kerjasama yang diberikan Fraksi PKB MPR RI dan DPP PKB dengan serius, hal ini teraplikasi dengan baik akan berjalannya kegiatan Pelatihan Kader Tingkat Atas dan Pendidikan Kader Pancasila PKB, pada hari Sabut 23 Juni 2012, hingga minggu 24 Juni 2012.
Keseriusan dalam menjalankan kegiatan ini nampak terlihat, melalui keantusiasan 102 orang peserta, yang mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Peserta yang hadir merupakan delegasi mulai dari, DPC PKB Kota Cimahi/ Pengurus ditingkat Kota, DPAC PKB se-Kota Cimahi (DPAC Kec. Cimahi Selatan, Tengah dan Utara), DPRt PKB se-Kota Cimahi (ketersebaran di 15 Kelurahan se-Kota Cimahi), DPARt PKB se-Cimahi Selatan, DKC GARDA BANGSA, DPC PPKB, LPP DPC PKB Kota Cimahi, dan juga hadir delegasi peserta dari BANOM-BANOM NU, mulai dari PC MUSLIMAT NU, PC ANSOR, SATKORCAB BANSER, PC FATAYAT NU, PC IPNU dan PC IPPNU. Keterangan Dadang Cahyadi, selaku Penanggung Jawab Administrasi dan Acara.
Subtansi pelaksanaan kegiatan ini menurut Dadang Cahyadi, yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PKB Kota Cimahi, adalah sebagai bentuk pembentukan karakter para Pengurus Partai dan Kader NU, untuk senantiasa ingat akan langkah perjuangan para ulama NU dalam memberikan kontribusi terhadap berdirinya NKRI, hingga menjadikan sebuah kebanggaan untuk merebut kemenangan, dalam momentum PEMILU 2014.
Mengingat berdasarkan instruksi DPP PKB, kepada seluruh DPC se-Indonesia. Bahwa strategi perencanaan pemenangan pemilu 2014 harus sudah dilaksanakan mulai dari sekarang, dengan jangkauan waktu yang cukup lama ini akan memberikan keleluasaan dalam mematangkan strategi dan perencanaan yang matang, dalam menghadirkan PKB secara nasional sebagai Pemenang Pemilu 2014.
DPC PKB Kota Cimahi akan cukup diberikan testimonial kontruksi praksis dalam pemenangan pemilu di 2014, melalui momentum PILWALKOT Cimahi 2012, dan juga PILGUB Jawa Barat 2013. Hal ini tentunya sudah menjadi keharusan bagi setiap kader PKB Kota Cimahi, untuk siap mengawal strategi dan perencaan pemenangan pemilu yang dirancang, dapat berjalan dengan baik pada tatanan pelakasanaan. Lanjut menurut Dadang Cahyadi, yang juga selaku Koordinator Divisi Strategi dan Perencaan Pemenangan Pemilu LPP DPC PKB, bahwa dengan adanya pelatihan ini, setidaknya ada 102 peserta Kader PKB dan NU yang siap menjadi coordinator-koordinator pemenangan pemilu, yang akan ditempatkan dibeberapa titik di Kota Cimahi.
Berkenaan dengan PILWAKOT Cimahi 2012, bahwa selain dari tatanan kerja politik dan marketing politik yang sudah dilaksanakan oleh setiap Pengurus dan Kader PKB, terhadap masyarakat Kota Cimahi, baik basis PKB dan non PKB dalam meningkatkan kredibilitas, populeritas dan elektabilitas, serta kapabilitas pasangan Ibu Hj. Atty Suharti Tochija, S.E dan Bapak H. Sudiarto, S.E (PAS), sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2012-2017 yang diusung koaliasi Partai Golkar, PKB, PPP dan PBB. Kehadiran 102 orang peserta yang digembleng melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengawal komposisi tersebut, dengan beraplikasi suara masyarakat yang konsisten memilih pasangan PAS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih periode 2012-2017.
Lanjut menurut Dadang Cahyadi, bahwa Follow akan kegiatan ini, selain sebagai bentuk kontruksi soliditas dan konsolidasi politik, namun juga mampu membangun ideologisasi dan nasionalisme yang kokoh, melalui pemahaman Ahlusunnah wal jama’ah, sebagai mahajul fiqr dan landasan gerakan NU-PKB. Hal ini tentunya akan dimunculkan sekolah Aswaja bagi segenap kader PKB dan Kader NU, yang Insya Allah masih tetap kerja sama antara DPC PKB Kota Cimahi dengan Fraksi PKB MPR RI. Keberhasilan yang menjadi tolak ukur kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini, setidaknya dapat terlihat pada
1.       Tercetaknya kader-kader partai yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap cita-cita perjuangan partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara Pancasila sebagaimana amanah Mabda' Syasi Partai Kebangkitan Bangsa;
2.       Tumbuh kembangnya jiwa kebangsaan dalam diri setiap kader sebagai partai yang menjunjung tinggi kemajemukan dan kebhinnekaan, dengan tertanamnya wawasan ketatanegaraan sebagaimana konstitusi UUD NKRI tahun 1945;
3.       Terjaminnya kelangsungan regenerasi kepemimpinan partai dari pusat sampai ke daerah secara berkualitas dan terus menerus, dan kontribusi partai dalam regenerasi kepemimpinan nasional yang memiliki kecakapan, keluasan cara pandang dan berwawasan kebangsaan;
4.       Konsolidasi Politik DPC, DPAC, DPRt PKB Kota Cimahi, yang terus berkelanjutan, dalam rangka pembesaran partai, serta menghadirkan kemenangan bagi PKB dalam setiap agenda Pemilu.

Jumat, 24 Februari 2012

MENJELANG PILWALKOT CIMAHI PKB MEMBENTUK TEAM TUJUH

Hasil Rapat Pleno DPC PKB KOTA CIMAHI

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi adalah sebuah prosesi pendelegasian kewenangan walikota dan Wakil Walikota yang dimiliki oleh masyarakat Kota Cimahi kepada seseorang yang bersedia menerima kewenangan dari masyarakat (mencalonkan menjadi walikota). Sebelum mendelegasikan kewenangan yang dimiliki kepada seseorang baik kewenangan walikota, gubernur maupun presiden maka hal yang harus kita lihat dan pertimbangkan; pertama, Keimanan dan ketagwaannya kepada Allah SWT, ahlaq, sifat dan tangungjawabnya.  Kedua, Kenapa dia (seseorang) bersedia menerima delegasi kewenangan dari orang lain ( mencalokan diri jadi walikota), Untuk  apa kewenangan tersebut akan diperguanakan ( bagai mana visi dan misinya) dan bagaimana menggunakan kewenangan tersebut ( strategi dan program). Hal tersebut menjadi penting karena kita harus mengetahui kemampuannya, sejalan dengan hadis jangan serahkan urusan kepada  yang bukan ahlinya.
Menyikapi akan hal ini, DPC PKB Kota Cimahi, memandang bahwa kalau pesta demokrasi masyarakat Kota Cimahi, yang akan berlangsung di tahun ini, sebatas persinggahan dan pengujian kualitas DPC PKB Kota Cimahi, sebagai mesin politik yang menjadikan dan berkualitas. Hal ini diungkapkan, demi menunjukan pada publik dan deretan Partai – Partai Kota Cimahi, adanya kebebasan bertanggung jawab yang dimiliki setiap Kader dan Pengurus DPC PKB Kota Cimahi, menunjukan stategi dan taktis dalam menentukan pilihan siapa yang layak menjadi Walikota Cimahi masa bakti 2012 – 2017.
Terlepas akan kebijakan tersebut, bahwa secara komitmen dan sikap politik DPC PKB Kota Cimahi, mekanisme Partai tetap dilaksanakan, diawali dengan rapat pleno DPC PKB Kota Cimahi, diantaranya keputusan yang disepakati, adalah pembentukan team tujuh (7) DPC PKB Kota Cimahi, yang terdiri atas :
1)      Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Cimahi (KH. Nanang Fauzi)
2)      Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kota Cimahi (Cecep Warno)
3)      Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Cimahi (Acep Jamaludin, S.Hum)
4)      Sektretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Cimahi (Zainal Hasan, S.Psi)
5)      Bendahara Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Cimahi (Dedi Ubes, S.Hum)
6)      Keterwakilan unsur Perempuan DPC PKB Kota Cimahi;
a)      Hj. Nina (Anggota Dewan Syuro DPC PKB Kota Cimahi)
b)      Endah Gandjarsari (Wk. Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Cimahi)
Team 7( tujuh) memiliki tugas  untuk melakukan komunikasi strategis dengan Pengusur Cabang NU Kota Cimahi, Menjaring Bakal Calon Walikota atau Wakil Walikota dan membangun koalisi strategis dengan parta-partai politik di Kota Cimahi.  Hasil dari kerja-kerja politik team 7 (tujuh) kemudian dibawa pada rapat pleno di internal PKB Kota Cimahi  kemudian diajukan kepada DPW dan DPP PKB untuk mendapatkan persetujuan. Sementari ini  hasil penjaringan dan komunikasi politik dengan calon-calon Walikota yang baru muncul di internal PKB Kota Cimahi adalah Ibu Aty Suharti.  Team 7 (tujuh) masih terus melakukan penjaringan calon walikota  lainnya yag saat ini bermunculan dilapangan sampai satu bulan  kedepan. Nama-nama yang terjaring tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan dengan PC NU Kota Cimahi dan kembali dibawa ke rapat pleno untuk ditetapkan. 

Minggu, 13 November 2011

PKB KOTA CIMAHI: Selamat Datang Kader Pembaharu Bangsa, Negara dan ...

PKB KOTA CIMAHI: Selamat Datang Kader Pembaharu Bangsa, Negara dan ...: PELANTIKAN dan MUKERCAB I DPC, DPAC, DPRt PKB - PPKB Kota Cimahi Masa Bhakti 2011-2016 ....................................................

Selamat Datang Kader Pembaharu Bangsa, Negara dan Agama

PELANTIKAN dan MUKERCAB I
DPC, DPAC, DPRt PKB - PPKB Kota Cimahi
Masa Bhakti 2011-2016
.........................................................................
"Konsolidasi Organisasi, Membangun Struktur yang kuat, Basis Kader yang Militan....dan Pemenangan Pemilu 2014"
.........................................................................
Sebuah rangkaian yang sangat signifikan, pada saat Komunikasi menjadi landasan pijakan awal, dalam melakukan pembaharuan organisasi, agar dapat dimaknai dengan baik..... hingga mampu membangun struktural yang kokoh atas berbagai terpaan dan cobaan, dan sangat jelas kokohnya struktural yang terbangun melahirkan basis kader yang memiliki Militansi tinggi.........

Hal ini menjadi flat form visioner para fungsionaris Partai yang siap-siap mengemban amanah organisasi, bangsa, negara dan Agama, serta umat, melalui gerbang pelantikan jama'ah...... tapi sebuah keyakinan telah tertanam dalam pribadi masing-masing, bahwa momentum "pesta demokrasi" hanya menjadi akumulasi diantara akumulasi, menuju kesempurnaan secara berjama'ah, dalam mewujudkan cita-cita besar para pendiri organisasi dan juga para founding father bangsa ini.....

Kesuksesan akan menjadi perhiasan tuk semakin meyakinkan Keluarga besar PKB Cimahi menjadi yang terbaik bagi Bangsa, Negara dan Agama. Amien

Wallahul Muafiq'Illa Aqwamithoriq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rabu, 04 Mei 2011

Ustadz Syamsi Ali: Jika Darurat, Jasad Osama Boleh Tak Dikubur di Tanah

..... Beberapa kalangan menyayangkan pembenaman jenazah Osama bin Laden ke laut. Meski diyakini sebagai gembong teroris oleh banyak pihak, namun tidak seharusnya jenazah Osama tidak dimakamkan di darat. Ustadz Indonesia yang bermukim di AS, M Syamsi Ali, meyakini keadaan Osama di luar normal sehingga hukum darurat boleh berlaku.

"Dalam keadaan 'tidak normal', dan saya yakin keadaan Osama bin Laden ada di luar keadaan normal, maka hukum 'dharurat' boleh saja berlaku. Artinya, pengecualian terhadap hukum itu bisa saja terjadi. Untuk itu, pembuangan mayat bin Laden ke laut karena terdesak oleh keadaan boleh saja masuk dalam kategori 'dharurat'," kata Syamsi.

Berikut ini wawancara detikcom dengan pria yang pernah terpilih dalam Tim Rekonsiliasi, sebuah wadah bentukan Walikota New York untuk mencegah konflik Yahudi-Muslim akibat tragedi Al Aqsa, Selasa (3/5/2011):

Jenazah Osama bin Laden dibenamkan di laut. Bagaimana hukumnya?

Dalam keadaan normal, sebenarnya menguburkan mayat itu dengan ditanam ke dalam tanah. Didahului beberapa prosesi, termasuk memandikan, mengkafani, dan menyembahyangkan. Keempat hal ini; memandikan, mengkafani, menyembahyangkan dan menguburkan adalah 'fardhu kifayah' (kewajiban kolektif) atas orang-orang Islam.

Akan tetapi dalam keadaan 'tidak normal', dan saya yakin keadaan Osama bin Laden ada di luar keadaan normal, maka hukum 'dharurat' boleh saja berlaku. Artinya, pengecualian terhadap hukum itu bisa saja terjadi. Untuk itu, pembuangan mayat bin Laden ke laut karena terdesak oleh keadaan boleh saja masuk dalam kategori 'dharurat'. Tentunya keputusan dharurat ini sepenuhnya ada di pihak keamanan Amerika.

Penanganan jenazahnya bagaimana?Apakah sama seperti pemakaman di darat?

Tentunya karena semua ada dalam ranah darurat, maka semua hal-hal detail pemakaman normal itu boleh saja tidak berlaku. Menghadapkan wajahnya ke arah kiblat misalnya, mungkin secara praktikal tidak mungkin dilakukan. Jadi, kemungkinan hanya diikat ke sebuah objek yang berat, lalu dibenamkan ke dasar laut.

Kondisi seperti apa saja yang membolehkan seseorang dimakamkan di laut?

Dalam hal ini agak susah memang untuk menentukan 'keadaan' bagaimana. Kata darurat itu sendiri tentunya penafsirannya berbeda dari seseorang ke orang yang lain. Barangkali bagi Amerika, semua yang terkait dengan bin Laden setelah kematiannya masuk dalam ruang 'emergency' maka dilakukanlah seperti itu. Yang pasti kita dengar bahwa tidak ada negara yang ingin menerima jasadnya. Pakistan menolak, Afghanistan menolak, Saudi menolak, dan tentunya kalau dibawa ke Amerika akan menjadi objek kemarahan yang luar biasa.

Di satu sisi, kemungkinan saja bahwa jasadnya itu memang mengalami kerusakan yang sangat parah, yang tidak memungkinkan untuk ditunda lagi. Jadi satu-satunya pilihan yang tepat dalam pemikiran Amerika saat itu adalah dengan mencampakkannya ke dasar laut.

Seorang pejabat senior pertahanan AS mengungkapkan bagaimana Osama dimakamkan. Diawali dengan upacara keagamaan di USS Carl Vinson di Laut Arab. Jasadnya dimandikan dan dibungkus dengan kain putih lalu jenazah Osama ditempatkan di sebuah papan dan digelincirkan ke laut. Mekanismenya sudah benar?

Saya sekali lagi katakan, dalam susana di luar normal, adalah tidak memungkinkan untuk melakukan semuanya berdasarkan mekanisme yang normal. Kita diingatkan jenazah-jenazah sahabat yang ketika itu menemukan syahidnya di perang Uhud. Mereka justru tidak dimandikan, tidak dikafani, dan hanya disalati lalu dikuburkan secara massal.

Saya ingin ingatkan teman-teman semuanya bahwa bin Laden adalah musuh Amerika yang membunuhnya. Sebagai musuh, mungkin orang Inggris bisa mengatakan: who cares? (ngapain peduli?). Walau demikian, Amerika masih berusaha untuk mengkafani dan memandikan (keduanya nggak perlu dalam suasana demikian), dan kemungkinan mensalati. Saya curiga, kalau di kapal itu ada 'Muslim Chaplain' yang ikut. Jadi kemungkinan prosesnya telah dilakukan dengan baik sesuai keadaan yang memungkinkan.

Kalau jenazah sebenarnya bisa dimakamkan di darat tetapi malah dimakamkan di laut bagaimana?

Dalam kaidah fiqhi dikatakan: 'kalau air sudah ada maka tayammun batal'. Artinya, kalau memang ada tempat di daratan untuk memakamkannya, maka pemakaman di laut tidak dibenarkan.

Benarkah membenamkan jenazah di laut berarti tidak menghormati jenazah?

Masalah di sini bukan membenamkan atau tidak. Tapi dilihat kepada 'kenapa terjadi pembenaman itu'. Masalah menghormati atau tidak itu juga terkait dengan proses yang terjadi sebelumnya. Ketika dalam keadaan perang, bukankah segala sesuatu bisa terjadi? Apalagi Osama bin Laden dilihat Amerika sebagai musuh terbesar. Kalau Amerika masih berusaha memenuhi beberapa hal, misalnya menyalatkan, dll itu adalah kemurahan dan kebaikan mereka.

Alasan AS lain yang beredar, tidak ada satu pun negara yang menerima jenazah Osama sehingga dipilih opsi ditenggelamkan di laut. Tepatkah? Atau sebenarnya ada opsi lain yang patut dipertimbangkan?

Sebagaimana saya katakan terdahulu, boleh jadi pasukan komando khusus Amerika ini perlu bergerak cepat dan sigap. Kemungkinan mereka telah berusaha mengontak ketiga negara itu, yaitu Saudi, Pakistan dan Afghanistan. Tapi ketiganya menolak Obama karena akan menjadi pusat kemarahan mereka yang memang anti Osama.

Nampak memang penguburan ini tergesa dan bahkan kilat. Tapi sekali lagi, seharusnya kita pahami keadaan yang melingkupi kematian Osama bin Laden. Keadaan perang, dan pasukan Amerika saya kira ingin segera 'get rid of it' secepat mungkin.

Saya pribadi melihatnya ini positif dengan beberapa alasan. Pertama, kalau jasadnya dibiarkan boleh jadi akan membusuk karena keterbatasan pendingin di Pakistan. Kedua, akan menjadi pembicaraan yang melibatkan 'emosi' dua pihak, yaitu pendukung dan musuhnya. Ketiga, secara Islam memang itu aturannya. Keempat, melambatkan penguburannya bisa memicu reaksi 'tak perlu' dari beberapa kelompok radikal di berbagai tempat.

Jika dimakamkan di darat, bagaimana mencegah kuburannya dijadikan tempat suci oleh pengikutnya seperti yang dikhawatirkan AS?

Saya yakin 100% bahwa hal ini bukan isu. Tidak mungkin kuburan bin Laden akan dijadikan tempat suci atau sakral bagi pengikutnya. Apalagi, saya yakin kalau seandainya dikuburkan di darat, maka kuburan itu akan dijaga ketat oleh pengamanan. Tapi sekali lagi, masalahnya bukan itu.

Mengingat sosok Osama yang kontroversial, apakah menurut Anda, opsi pemakaman di laut memang paling bijak untuk dilakukan? Tidak akan menyakiti perasaan umat Islam?

Saya tidak punya hak untuk mengatakan bijak atau tidak. Karena semua itu kembali kepada keadaan yang mengitari kejadi tersebut. Untuk umat Islam, kenapa harus disakiti? Bukankah setelah seseorang meninggal dunia, biarkan semua urusannya kepada Allah SWT. Masalah dikuburkan secara benar atau salah, itu bukan urusan si mayat tapi urusan mereka yang melakukan. Jadi kalau benar, yang menguburkanya mendapat 'sanjungan'. Tapi kalau salah, yang melakukan itu yang bertanggung jawab.

Sebaiknya umat Islam konsentrasi kepada bagaimana ke depan agar hal yang terjadi kepada Osama bin Laden itu tidak lagi terjadi kepada siapa-siapa. Kiranya ke depan, kita mampu menjadi pelaku 'kebaikan' tanpa melibatkan 'proses' yang merusak. Merusak, bukan saja dunia material tapi termasuk nama baik Islam itu sendiri. Saya tidak ingin 'menghakimi' niat baik bin Laden. Tapi perilakunya telah memakan korban dari kalangan umat lebih banyak dari non-Muslim. Dan ini yang perlu kita ingat bersama.

Apakah Anda dilibatkan atau dimintai pendapat terkait penanganan jenazah Osama?

Tidak. Kami di Amerika tidak dilibatkan. Nampaknya setelah kematiannya itu tanpa konsultasi dengan Muslim di Amerika jasadnya telah dibenamkan ke dasar laut. Dan memang hal itu kami tidak harapkan. Kami tidak punya 'nyali' untuk terlibat dalam hal tersebut.

sumber : http://www.detiknews.com

PKB Siap Bersaing dengan PKB Indonesia di Pemilu 2014

.... Yenny Wahid akhirnya mendaftarkan PKB Gus Dur ke Kemenkum HAM dengan nama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Muhaimin Iskandar pun siap bersaing menghadapi partai pecahan PKB tersebut di pemilu 2014 .

"PKB tidak takut bersaing dengan munculnya partai baru bentukan Yenny Wahid," tutur Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, kepada detikcom, Sabtu (30/4/2011).

Marwan menganggap bahwa membuat partai politik baru adalah hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang. Apalagi, ia juga menganggap bahwa partai bentukan Yenny Wahid tersebut belum mempunyai arah dan warna perjuangan yang jelas.

"Suara PKB adalah suara yang sudah jelas konstituennya, sudah mempunyai arah perjuangan dan warna yang jelas, sementara jika partai baru itu kan masih belum jelas warna dan arah perjuangannya, dan belum jelas juga konstituennya dari mana," ujar Marwan Jafar

Loyalitas kader maupun konstituen PKB sendiri, membuat Marwan, tak akan luntur begitu saja. Ia meyakini pendukung PKB tidak akan mengalihkan dukungan ke partai bentukan Yenny Wahid tersebut.

"PKB tetap merasa tenang-tenang saja dan yakin dengan basis suara PKB yang terkenal setia. PKB yang sekarang sudah lengkap dan sudah lebih stabil dibandingkan partai baru yang dipimpin oleh Yenny Wahid," ujarnya

Lebih dari itu, Marwan menilai figur Yenny Wahid yang menjadi Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia , bukanlah seorang figur yang mempunyai kharisma seperti Gus Dur, sehingga sepak terjangnya tidak perlu dikhawatirkan.

"Kita tidak takut dengan sosok kepemimpinan Yenny Wahid, karena Yenny Wahid itu berbeda dengan Gus Dur, kalau saya bilang Yenny itu tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan Gus Dur," pungkasnya

PKB Gus Dur mendaftarkan diri ke Kemenkum HAM untuk mengikuti Pemilu 2014. PKB Gus Dur menamakan diri Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia dengan Ketua Umum Yenny Wahid, Wakil Ketua Umum Syafrin Romas, dan Sekjen Imron Hamid.

Sumber : http://www.detiknews.com

Cak Imin Tak Merasa Tersaingi PKB Indonesia

..... Yenny Wahid mendaftarkan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKB Indonesia) untuk mengikuti Pemilu 2014. Bagaimana komentar Ketua Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar?

"Saya nggak ada komentar," kata Muhaimin Iskandar di sela-sela kunjungan bareng Presiden SBY di dua pabrik di Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/5/2011).

Merasa tersaingi? "2009 mereka sudah nggak dukung, jadi nggak pengaruh," jawab Cak Imin singkat.

PKB Indonesia telah didaftarkan ke Kemenkum HAM untuk mengikuti Pemilu 2014. PKB Indonesia adalah PKB pro Gus Dur.

"Kita sudah mendaftar untuk mengikuti Pemilu 2014 atas nama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia. Ketua Umumnya Yenny Wahid, Wakil Ketua Umumnya saya, Sekjennya Imron Hamid. Logonya semua mirip sama seperti logo PKB," ujar Wakil Ketua Umum PKBI, Syafrin Romas, kepada detikcom, Jumat (29/4) lalu.

Syafrin menuturkan, kini PKBI bersiap membangun jaringan ke daerah. Saat ini PKBI tengah mempersiapkan perwakilan di daerah-daerah untuk mengikuti verifikasi parpol peserta pemilu 2014 yang akan dilakukan Kemenkum HAM.

Meskipun mendaftar sebagai partai baru, PKBI memiliki jaringan lama. Yang masuk dalam kepengurusan PKBI adalah pengurus PKB yang loyal dengan Gus Dur.

"Ini adalah penjelmaan PKB Gus Dur karena berdasar UU kita harus patuh untuk membuat partai baru," ujarnya.

Sumber : http://www.detiknews.com

Solusi Gus Choi atas NII...

Aspek ideologi NII membahayakan negara Indonesia.........

Tokoh Nahdlatul Ulama, Effendi Choirie, menyatakan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) membahayakan eksistensi negara Indonesia. Dia melihat, ada setidaknya dua faktor yang menunjukkan hal tersebut.

“Pertama adalah aspek ideologi yang berbeda dari Pancasila, dan yang kedua dalam konteks kriminalitas,” ujarnya saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, CIkini, Jakarta Pusat, Selasa 3 Mei 2011.

Namun demikian, politisi asal Gresik Jawa Timur ini menjelaskan, dibanding dengan persoalan kriminalitas, aspek ideologi memegang peranan yang lebih besar. Dia khawatir apabila di masa depan, ideologi yang mereka perjuangkan mendapat saluran yang sah.

“Suatu saat kalau mereka, melalui pendidikannya, entah di Al Zaytun, entah di mana, kemudian, terus berkembang, mereka didoktrin, kemudian mereka menyebar di desa-desa. Suatu saat mereka bisa bikin partai politik, kemudian partai politiknya menang, berarti mereka mengembangkan ideologinya melalui struktur, melalui kekuasaan, melalui partai politik di parlemen,” katanya panjang lebar.

Sementara, dalam hal kriminalitas, pria yang juga akrab disapa Gus Choi itu tidak terlalu signifikan. “Misalkan penipuan, ditangkap, selesai,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau pemerintah untuk tidak mengecilkan permasalahan tersebut. Dia pun menawarkan beberapa solusi untuk menyikapi persoalan NII tersebut. Apalagi, tokoh-tokoh agama, baik dari NU dan muhammadiyah, semuanya menyatakan NII berbahaya.

“Pertama, intelijen harus melakukan operasi besar untuk mencari informasi seakurat-akuratnya, bahwa peta NII itu ada di mana saja, siapa tokohnya, siapa figurnya, mereka sudah sampai di mana saja," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

"Kemudian setelah itu menjadi kesimpulan negara, dilaporkan kepada Presiden, dilaporkan kepada DPR Komisi I, kemudian dari situ diambil kesimpulan mengenai langkah-langkah yang harus diambil itu apa. Apakah langkah kursif atau langkah persuasi," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Langkah persuasi misalnya memanggil tokoh-tokohnya itu. Kemudian rakyat juga harus dipersuasikan dengan pendekatan edukasi. "Nah, pendekatan itu tidak hanya negara saja, tapi juga tokoh-tokoh agama, dari NU, Muhamadiyah, kampus,” katanya...

Sumber : http://us.nasional.vivanews.com/news/read/218249-solusi-gus-choi-atas-nii

PKBI berpeluang gembosi PKB

...Salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendi Choirie mengaku akan netral menyusul adanya partai ´pecahan´ baru yang dimotori oleh putri Gus Dur Yenny Wahid dengan nama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI).

"Saya ingin netral. Memang sedih juga di dalam NU banyak partai, tapi sejarah harus dilalui, suka tidak suka harus dilewati," kata pria yang akrab disapa Gus Choi itu, saat menghadiri acara "Pidato Kebudayaan" Rizal Ramli di TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/5).

Apa yang dilakukan Yenni, menurut Gus Choi, sebenarnya ingin meneruskan perjuangan Gus Dur. Namun kemudian Yenni tidak mendapatkan tempat karena dimonopoli oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang kini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Berarti ada aspirasi yang tidak tertampung," tegas dia.

Terlepas dari itu semua, ungkap Gus Choi, partai yang telah mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM ini dinilai memiliki prospek, meski tidak memakai PKB, partai ini tetap mengusung karisma seorang Gus Dur.

Namun demikian, pekerjaan Yenni tidaklah gampang. Gus Choi mengimbau Yenny Wahid harus bisa meyakinkan para Kyai yang memiliki loyalitas terhadap Gus Dur untuk kembali bergabung bersama PKBI.

Sumber : http://www.primaironline.com/berita/Politik/141345-pkbi-berpeluang-gembosi-pkb

Mediasi Gagal, Seteru Lily Wahid-Gus Choi VS PKB Lanjut ke Persidangan

Mediasi antara Lily Wahid dan Effendi Choiri (Gus Choi) terkait recall yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemui jalan buntu. Akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengadili lewat jalur persidangan.

"Majelis perlu tegaskan bahwa perdamaian tidak tercapai sampai hari ini. Namun demikian sebelum perkara diputus perdamaian masih bisa terbuka. Namun kita secara formal disini harus tegas bahwa walau telah diupayakan perdamaian pada mahkamah partai masih berlum tercapai," kata ketua majelis hakim Kartim dalam persidangan di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Selasa (5/3/2011).

Dalam persidangan kali ini, kuasa hukum Lily dan Gus Choi, Saleh, menyatakan pertemuan antar kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat sudah dilakukan. Kendati demikian tidak ada kesepakatan damai yang berhasil dihasilkan. "Setelah surat ditandatangani. Kami disodorkan surat oleh DPP PKB yang pada intinya DPP PKB tidak mau menjalankan perintah mediasi dari pengadilan," kata Saleh.

Selain itu, Saleh mengatakan bahwa penggugat juga keberatan dengan kehadiran kuasa hukum dari DPP PKB, yakni Anwar Rachman. Pasalnya, Anwar merupakan anggota Mahkamah Tahkim yang justru tidak mau berdamai.

Sementara itu, Anwar Rachman, mengakui jika dirinya adalah anggota Mahkamah Tahkim. Namun, pihaknya membantah keberadaan permohonan untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Tahkim ataupun peninjauan kembali. "Jadi kami tegaskan bahwa sampai sekarang hal itu belum ada," katanya.

Menengahi perseteruan ini, Ketua Majelis Hakim, Kartim, menegaskan bahwa yang penting kedua belah pihak sudah menujukan belum adanya perdamaian. Oleh sebab itu, persidangan masuk kepada pembacaan gugatan. Sidang dimulai dengan ditandainya pembacaan surat gugatan oleh penggugat.

Seperti diketahui, kedua politisi ini menggugat Muhaimin Iskandar dan Ketua DPR atas recall menjadi anggota DPR. Gugatan ini terdaftar di pengadilan dengan nomor surat gugatan 109/PDT.G/2011/PN.JKT.PST untuk gugatan Lily Wahid kepada DPP PKB dan 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST untuk gugatan Gus Choi kepada DPP PKB. Keduanya beralasan bahwa recall tersebut melanggar UU Parpol dan UU MPR, DPR, DPRD, DPD. Keduanya di recall setelah menyetujui Hak Angket Pajak.

Sumber_http://www.detiknews.com