Selasa, 02 Oktober 2012
PKB KOTA CIMAHI: KH Ma'ruf Amin Ajak Nahdliyin Ikuti Jejaknya
PKB KOTA CIMAHI: KH Ma'ruf Amin Ajak Nahdliyin Ikuti Jejaknya: Ulama terkemuka KH Ma’ruf Amin mengajak seluruh warga nahdliyin untuk mengikuti jejaknya kembali bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa ...
Download Buku PKB
Buku K.H. Ma'ruf Amin
"Arruju..Warruju..Ilarruju"
Diterbitkan Oleh LPP DPP PKB
klik link berikut : http://www.dpp.pkb.or.id/buku-arrujuwaruju-kh-marufamin
Buku K.H Ushfuri Anshor
"Sebelum Terlambat Sebelum Kiamat"
Diterbitkan Oleh LPP DPP PKB
Klik link berikut : www.dpp.pkb.or.id/belum-terlambat-sebelum-kiamat-kh-ushfuri-anshor
"Arruju..Warruju..Ilarruju"
Diterbitkan Oleh LPP DPP PKB
klik link berikut : http://www.dpp.pkb.or.id/buku-arrujuwaruju-kh-marufamin
Buku K.H Ushfuri Anshor
"Sebelum Terlambat Sebelum Kiamat"
Diterbitkan Oleh LPP DPP PKB
Klik link berikut : www.dpp.pkb.or.id/belum-terlambat-sebelum-kiamat-kh-ushfuri-anshor
Gus Imin Berkomitmen Membesarkan Lembaga Pendidikan NU
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap membantu PBNU mendorong
peningkatan mutu dan kualitas lembaga pendidikan di bawah naungan
Nahdatul Ulama.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sepulang
dari acara wisuda perdana mahasiswa Akbid Muslimat NU di Gedung DPRD
Kudus, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.
“PKB selalu siap berada di garis terdepan mendukung upaya peningkatan
mutu dan kualitas lembaga pendidikan dibawah naungan PBNU,” tegas Gus
Imin.
Selain berkonsentrasi pada pendidikan berbasis pondok pesantren,
kehadiran akademi kebidanan dan sekolah tinggi kesehatan dirasa perlu
untuk dikembangkan. Apalagi jika melihat masih tingginya angka kematian
pada ibu melahirkan.
“Selain mencetak santri berakhlakul karimah, kehadiran Akbid muslimat
NU diharapkan menambah khasanah intelektual NU yang mampu memberi
kontribusi bagi para nadhliyyin,” katanya.
Kehadiran Gus Imin dalam acara wisuda Akbid Muslimat NU menjadi
motivasi tersendiri bagi para wisudawati. Terlebih dalam kesempatan itu,
Gus Imin berkesempatan memberikan piagam penghargaan terhadap tiga
wisudawati terbaik. Yakni, Dian Suryani (Putri HM. Sholikin) dengan IP
3,46, Yu'ty Alhikmah (putri Ah. Zumri) IP 3,45 dan Ummi Sholichah (putri
Nur Yadi) dengan IPK 3,46.
“Selamat kepada para wisudawan, khususnya bagi tiga peserta yang
berprestasi, lanjutkan pengabdian dan berikan kontribusi terbaik bagi
bangsa,” pesan Gus Imin.
Hingga saat ini, data PP Lajnah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama
(LPTNU) menyebutkan NU telah memiliki 215 perguruan tinggi di seluruh
Indonesia. Sebanyak 29 PTN dalam proses perizinan yang di antaranya
sudah turun, yakni Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Halmahera, UNU
Cirebon, UNU Jawa Tengah, UNU Palembang Sumut, Sumbar, Kalsel, dan
Kalimantan Barat.
KH Ma'ruf Amin Ajak Nahdliyin Ikuti Jejaknya
Ulama terkemuka KH Ma’ruf Amin mengajak seluruh warga nahdliyin untuk
mengikuti jejaknya kembali bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB). Bersatunya seluruh elemen nahdliyin dalam satu wadah politik
diyakininya bakal memudahkan menampung aspirasi umat.
“Arruju’ warruju’ ilarruju’ atau kembali dan kembali ke
PKB, dilandasi oleh beberapa alasan. Diantaranya, PKB merupakan
satu-satunya partai yang dilahirkan dari rahim NU,” ujar Kiai Ma’ruf
saat menghadiri pelantikan pengurus PKB Tuban dan peringatan 1.000 hari
wafatnya Gus Dur di Alun-Alun Tuban.
Dalam kesempatan tersebut, KH Ma’ruf Amin secara terang-terangan
mengajak semua warga NU untuk kembali ke PKB. Termasuk kepada para ulama
sepuh, para tokoh masyarakat, dan ribuan warga yang hadir. Lagi-lagi,
KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa PKB merupakan satu-satunya partai
politik yang secara institusional dilahirkan oleh NU.
Bukan tanpa alasan dia mengajak serta nahdliyin ke gerbong politik
partai berlambang sembilan bintang ini. Semuanya merujuk pada fakta
sejarah ini. NU dan PKB, jelasnya, memiliki hubungan yang tidak hanya
bersifat ideologis, namun juga biologis.
“Hubungan NU dan PKB telah terpatri kuat secara lahir-batin,
layaknya orangtua dan anak yang saling membutuhkan, saling menyayangi,
dan saling menghargai,”ungkap Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Pusat ini.
Secara praktis, warga nahdliyin dipastikan Kiai Ma'ruf, sangat
membutuhkan PKB sebagai wadah penyaluran aspirasi politik. Begitu pula
sebaliknya, PKB membutuhkan dukungan dan partisipasi warga nahdliyin
untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi politik demi
tercapainya kemaslahatan publik dalam konteks bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat.
Sebagai konsekuensi logis, cetus Kiai Ma'ruf, sudah semestinya warga
nahdliyin kembali membesarkan partai yang dideklarasikan oleh KH
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchyat, KH A.
Musthofa Bisri dan KH A. Muchith Muzadi itu.
“Sudah waktunya kaum Nahdliyyin, kaum Ahlussunnah wal Jama’ah, umat
Islam, dan rakyat Indonesia untuk kembali ke PKB demi mengutamakan
kemaslahatan publik. Kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada
kemaslahatan individu,” ujar Kiai Ma'ruf.
Di tempat yang sama, Ketua DPP PKB Helmy Faisal Zaini yang juga
menjabat sebagai Menteri PDT menyatakan kesediaannya untuk mendukung
ajakan KH Ma’ruf Amin. Helmy bersama pengurus PKB yang lain telah
berikrar mengabdikan diri untuk membesarkan PKB sesuai dengan cita-cita
para kiai NU.
“Arruju’ ilal haq (kembali ke jalan yang benar), kami bertekad
bersama-sama ulama, kiai NU, kaum Nahdliyyin, segenap simpatisan partai,
umat Islam dan rakyat Indonesia untuk membesarkan dan mengembalikan
kejayaan PKB,” tegas Helmy.
Kamis, 27 September 2012
PKB KOTA CIMAHI: Garda Bangsa Tawarkan Solusi Atasi Tawuran Pelajar...
PKB KOTA CIMAHI: Garda Bangsa Tawarkan Solusi Atasi Tawuran Pelajar...: Jakarta - Fenomena tawuran antar pelajar harus mendapat atensi khusus dari berbagai pihak. Apalagi, tindakan barbar ini sudah mengakibat...
Garda Bangsa Tawarkan Solusi Atasi Tawuran Pelajar
Jakarta
- Fenomena tawuran antar pelajar harus mendapat atensi khusus dari
berbagai pihak. Apalagi, tindakan barbar ini sudah mengakibatkan
jatuhnya korban jiwa. Tidak boleh lagi ada nyawa generasi penerus bangsa
melayang sia-sia.
Sehubungan dengan hal itu, Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda
Bangsa telah melakukan identifikasi masalah tawuran antar pelajar dan
merumuskan solusi yang tepat untuk memutus mata rantainya.
Ketua Umum DKN Garda Bangsa M Hanif Dhakiri menjelaskan, tawuran merupakan salah satu bentuk perilaku agresi untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, atau membunuh orang lain. Bila ditinjau dari segi usianya, pelajar yang sedang menempuh pendidikan di SLTP maupun SLTA sedang mengalami periode yang sangat potensial bermasalah.
“Pada fase ini, pelajar atau remaja sering digambarkan sebagai storm and drang (topan dan badai) yang mudah tersulut emosi dan menglami tekanan jiwa, sehingga perilaku mereka mudah menyimpang,” ujar anggota Komisi Pendidikan DPR tersebut.
Dalam situasi konflik dan problem ini, kata Hanif, remaja tergolong dalam sosok pribadi yang tengah mencari identitas dan membutuhkan tempat penyaluran kreativitas. Jika tempat penyaluran tersebut tidak ada atau kurang memadai, mereka akan mencari berbagai cara sebagai penyaluran. Salah satu eksesnya, yaitu tawuran.
Hanif menambahkan, fenomena tawuran antaqr pelajar seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor keteladanan sosial masyarakat yang semakin memudar dan fenomena intoleransi sosial yang semakin tinggi yang acapkali dipertontonkan elit masyarakat dengan atau tanpa disengaja. Alhasil, situasi ini sedikit banyak berpengaruh terhadap aksi dan tindakan brutal para pelajar atau remaja.
Kemudian, menggejalanya tindak kekerasan (bullying) disekolah, baik yang dilakukan oleh guru kepada siswa maupun kekerasan yang terjadi di antara mereka, seperti menjadi faktor pemicu munculnya lingkaran setan kekerasan, di mana kekerasan yang ditimbulkan akan melahirkan kekerasan berikutnya.
Selain itu, tawuran antar pelajar juga terjadi lantaran lemahnya penanaman nilai pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan moral dan agama mendapatkan tempat yang tidak proporsional dan terlampau sedikit dibandingkan pelajaran lain.
“Ironisnya, pendidikan moral keagamaan hanya bersifat formalistik, sanngat terbatas dan hanya menjejalkan pengetahuan nilai tanpa mengarah ke pembentukan karakter,” ujar politisi muda asal Salatiga itu.
Kondisi di atas, sambung Hanif, patut disayangkan, karena pendidikan moral sejatinya dapat menempa kepribadian siswa untuk menjadi individu yang lebih baik, toleran dan mampu melahirkan sikap saling menghormati dan mengasihi antar peserta didik.
Selain hal-hal tersebut diatas, ruang berkreasi bagi para pelajar untuk menyalurkan hobi, bakat dan minatnya justru sangat terbatas dan tergerus oleh hiruk pikuk bisnis, termasuk di dalamnya adalah ruang publik yang bernama televisi.
Kecenderungan ruang publik (televisi) yang menjejali para remaja dan publik pada umumnya dengan nilai-nilai dan budaya materialism, hedonisme, konsumerisme. Bahkan, tayangan-tayangan kekerasan fisik lainnya tak jarang menjadi pemicu gagalnya internalisasi diri pelajar dalam menyelesaikan masalah-masalah disekelilingnya.
“Walhasil, tindakan brutal disetiap tawuran adalah jawaban dari kegagalan pelajar dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks,” paparnya.
Melihat fenomena tawuran antar pelajar yang semakin menghawatirkan, DKN Garda Bangsa memandang perlu adanya tindakan para elit masyarakat dan pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Yaitu, menghadirkan figur yang baik dan mentradisikan sikap santun, sebagai contoh dan suri tauladan bagi para remaja demi terciptanya suasana harmonis, toleran, saling menghormati dan mengasihi antar sesama.
Kemudian, mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk membuat kebijakan-kebijakan di sekolah yang disertai dengan sistem pengawasan intensif dan terukur untuk mencegah dan menghentikan praktik bullying disekolah.
Selanjutnya, lembaga pendidikan/sekolah juga harus didorong berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar serta mengefektifkan kegiatan keorganisasian, ruang berkreasi baik intra maupun ektstra kurikuler sekolah yang aksesibel untuk semua.
Dan tak kalah pentingnya, lembaga pendidikan juga harus didorong untuk memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti yang berorientasi pada pembentukan sikap dan perilaku.
“Melihat pentingnya masa depan pelajar, DKN Garda Bangsa mengajak seluruh lapisan masyarakat turut serta melakukan kontrol serta menciptakan situasi kondusif demi terciptanya sikap saling hormat menghormati serta mengasihi antar sesama,” tutup Hanif.
Ketua Umum DKN Garda Bangsa M Hanif Dhakiri menjelaskan, tawuran merupakan salah satu bentuk perilaku agresi untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, atau membunuh orang lain. Bila ditinjau dari segi usianya, pelajar yang sedang menempuh pendidikan di SLTP maupun SLTA sedang mengalami periode yang sangat potensial bermasalah.
“Pada fase ini, pelajar atau remaja sering digambarkan sebagai storm and drang (topan dan badai) yang mudah tersulut emosi dan menglami tekanan jiwa, sehingga perilaku mereka mudah menyimpang,” ujar anggota Komisi Pendidikan DPR tersebut.
Dalam situasi konflik dan problem ini, kata Hanif, remaja tergolong dalam sosok pribadi yang tengah mencari identitas dan membutuhkan tempat penyaluran kreativitas. Jika tempat penyaluran tersebut tidak ada atau kurang memadai, mereka akan mencari berbagai cara sebagai penyaluran. Salah satu eksesnya, yaitu tawuran.
Hanif menambahkan, fenomena tawuran antaqr pelajar seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor keteladanan sosial masyarakat yang semakin memudar dan fenomena intoleransi sosial yang semakin tinggi yang acapkali dipertontonkan elit masyarakat dengan atau tanpa disengaja. Alhasil, situasi ini sedikit banyak berpengaruh terhadap aksi dan tindakan brutal para pelajar atau remaja.
Kemudian, menggejalanya tindak kekerasan (bullying) disekolah, baik yang dilakukan oleh guru kepada siswa maupun kekerasan yang terjadi di antara mereka, seperti menjadi faktor pemicu munculnya lingkaran setan kekerasan, di mana kekerasan yang ditimbulkan akan melahirkan kekerasan berikutnya.
Selain itu, tawuran antar pelajar juga terjadi lantaran lemahnya penanaman nilai pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan moral dan agama mendapatkan tempat yang tidak proporsional dan terlampau sedikit dibandingkan pelajaran lain.
“Ironisnya, pendidikan moral keagamaan hanya bersifat formalistik, sanngat terbatas dan hanya menjejalkan pengetahuan nilai tanpa mengarah ke pembentukan karakter,” ujar politisi muda asal Salatiga itu.
Kondisi di atas, sambung Hanif, patut disayangkan, karena pendidikan moral sejatinya dapat menempa kepribadian siswa untuk menjadi individu yang lebih baik, toleran dan mampu melahirkan sikap saling menghormati dan mengasihi antar peserta didik.
Selain hal-hal tersebut diatas, ruang berkreasi bagi para pelajar untuk menyalurkan hobi, bakat dan minatnya justru sangat terbatas dan tergerus oleh hiruk pikuk bisnis, termasuk di dalamnya adalah ruang publik yang bernama televisi.
Kecenderungan ruang publik (televisi) yang menjejali para remaja dan publik pada umumnya dengan nilai-nilai dan budaya materialism, hedonisme, konsumerisme. Bahkan, tayangan-tayangan kekerasan fisik lainnya tak jarang menjadi pemicu gagalnya internalisasi diri pelajar dalam menyelesaikan masalah-masalah disekelilingnya.
“Walhasil, tindakan brutal disetiap tawuran adalah jawaban dari kegagalan pelajar dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks,” paparnya.
Melihat fenomena tawuran antar pelajar yang semakin menghawatirkan, DKN Garda Bangsa memandang perlu adanya tindakan para elit masyarakat dan pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Yaitu, menghadirkan figur yang baik dan mentradisikan sikap santun, sebagai contoh dan suri tauladan bagi para remaja demi terciptanya suasana harmonis, toleran, saling menghormati dan mengasihi antar sesama.
Kemudian, mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk membuat kebijakan-kebijakan di sekolah yang disertai dengan sistem pengawasan intensif dan terukur untuk mencegah dan menghentikan praktik bullying disekolah.
Selanjutnya, lembaga pendidikan/sekolah juga harus didorong berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar serta mengefektifkan kegiatan keorganisasian, ruang berkreasi baik intra maupun ektstra kurikuler sekolah yang aksesibel untuk semua.
Dan tak kalah pentingnya, lembaga pendidikan juga harus didorong untuk memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti yang berorientasi pada pembentukan sikap dan perilaku.
“Melihat pentingnya masa depan pelajar, DKN Garda Bangsa mengajak seluruh lapisan masyarakat turut serta melakukan kontrol serta menciptakan situasi kondusif demi terciptanya sikap saling hormat menghormati serta mengasihi antar sesama,” tutup Hanif.
Empat Rekomendasi Munas & Konbes NU
Cirebon
- Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdatul
Ulama di Pondok Pesantren Ma'had Tarbiyatul Mubtadi'in Kempek, Cirebon,
Jawa Barat pada 15-17 september 2012 menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Sedikitnya ada empat rekomendasi yang dihasilkan dalam forum Munas dan Konbes. Yaitu, rekomendasi dalam bidang politik dan persoalan korupsi, persoalan pajak, sikap terhadap film Innocence of Muslims, serta persoalan pendidikan. Berikut detail rekomendasi Munas dan Konbes NU:
A. Politik dan Persoalan Korupsi
Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena aparatur yang bertugas untuk itu, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak menunjukkan keseriusan. Ketidakseriusan ini hanya dapat diatasi oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu Presiden. Presiden juga harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan di bawahnya yang terlibat korupsi.
Rekomendasi :
- Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.
- Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.
B. Persoalan Pajak
Bahwa bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Al Quran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat. Sedangkan kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung (implicit) dalam konteks mematuhi penguasa (ulil ‘amri), Penguasa di dalam membelanjakan uang Negara yang diperoleh dari pajak berdasarkan kaidah fikih “tasharruful imam ‘alai ro’iyyah manuutun bil mashlahah” mesti mengacu pada tujuan kemanusiaan warga Negara (terutama kaum fakir miskin).
Ketika ternyata bahwa uang Negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya bahkan terbukti banyak dikorupsi, maka muncul pertanyaan: apakah kewajiban membayar pajak oleh warga Negara itu masih punya landasan hukum keagamaan yang kuat?
Rekomendasi :
- Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran;
- Pemerintah harus megutamakan kemashlahatan warga Negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak;
- PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga Negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi poin 1 dan 2.
C. International: Innocence of Muslims
Akhir-akhir ini dengan alasan kebebasan berekspresi, muncul beberapa karya dalam media massa yang dirasakan melecehkan dan menodai simbol – simbol agama Islam. Sebagai reaksi terhadap hal itu, banyak dilakukan tindakan yang tidak terkendali dan merusak. Misalnya film Innocence of Muslims, kartun Nabi Muhammad, dan novel The Satanic Verses. Hal semacam juga terjadi terhadap agama lain.
Rekomendasi
- Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI membuat Konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol – simbol yang dihormati agama.
- Umat Islam agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif oleh segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocent of Muslims.
D. Pendidikan: Nilai-Nilai Kepesentrenan dalam Kurikulum Pendidikan Karakter
Selama ini salah satu kelebihan yang dikenal dari nilai – nilai pendidikan pesantren adalah kemandirian peserta didik dalam menghadapi kehidupannya. Di sisi yang lain, sistem pendidikan pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter lewat keteladanan yang diberikan oleh kyai dan para guru kepada santri-santrinya. Di pesantren para santri juga dibiasakan hidup sederhana, mencukupkan diri, dengan sedikit bekal untuk belajar, jauh dari berkelebihan.
Rekomendasi
- Merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa diaplikasikan dengan maksimal.
- Lembaga –lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu minallah), dan dengan alam (hablum minal ‘alam).
- Nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang pendidikan yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia, oleh karena itu nilai – nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional.
- Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan dan menjamin pendidik bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter.
- Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan seperti pelanggaran dan kecurangan.
- PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal keagamaan agar menjadi spirit pendidikan.
link : http://www.pkb.or.id/berikut-empat-rekomendasi-munas-konbes-nu
Sedikitnya ada empat rekomendasi yang dihasilkan dalam forum Munas dan Konbes. Yaitu, rekomendasi dalam bidang politik dan persoalan korupsi, persoalan pajak, sikap terhadap film Innocence of Muslims, serta persoalan pendidikan. Berikut detail rekomendasi Munas dan Konbes NU:
A. Politik dan Persoalan Korupsi
Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena aparatur yang bertugas untuk itu, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak menunjukkan keseriusan. Ketidakseriusan ini hanya dapat diatasi oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu Presiden. Presiden juga harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan di bawahnya yang terlibat korupsi.
Rekomendasi :
- Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.
- Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.
B. Persoalan Pajak
Bahwa bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Al Quran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat. Sedangkan kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung (implicit) dalam konteks mematuhi penguasa (ulil ‘amri), Penguasa di dalam membelanjakan uang Negara yang diperoleh dari pajak berdasarkan kaidah fikih “tasharruful imam ‘alai ro’iyyah manuutun bil mashlahah” mesti mengacu pada tujuan kemanusiaan warga Negara (terutama kaum fakir miskin).
Ketika ternyata bahwa uang Negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya bahkan terbukti banyak dikorupsi, maka muncul pertanyaan: apakah kewajiban membayar pajak oleh warga Negara itu masih punya landasan hukum keagamaan yang kuat?
Rekomendasi :
- Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran;
- Pemerintah harus megutamakan kemashlahatan warga Negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak;
- PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga Negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi poin 1 dan 2.
C. International: Innocence of Muslims
Akhir-akhir ini dengan alasan kebebasan berekspresi, muncul beberapa karya dalam media massa yang dirasakan melecehkan dan menodai simbol – simbol agama Islam. Sebagai reaksi terhadap hal itu, banyak dilakukan tindakan yang tidak terkendali dan merusak. Misalnya film Innocence of Muslims, kartun Nabi Muhammad, dan novel The Satanic Verses. Hal semacam juga terjadi terhadap agama lain.
Rekomendasi
- Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI membuat Konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol – simbol yang dihormati agama.
- Umat Islam agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif oleh segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocent of Muslims.
D. Pendidikan: Nilai-Nilai Kepesentrenan dalam Kurikulum Pendidikan Karakter
Selama ini salah satu kelebihan yang dikenal dari nilai – nilai pendidikan pesantren adalah kemandirian peserta didik dalam menghadapi kehidupannya. Di sisi yang lain, sistem pendidikan pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter lewat keteladanan yang diberikan oleh kyai dan para guru kepada santri-santrinya. Di pesantren para santri juga dibiasakan hidup sederhana, mencukupkan diri, dengan sedikit bekal untuk belajar, jauh dari berkelebihan.
Rekomendasi
- Merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa diaplikasikan dengan maksimal.
- Lembaga –lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu minallah), dan dengan alam (hablum minal ‘alam).
- Nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang pendidikan yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia, oleh karena itu nilai – nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional.
- Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan dan menjamin pendidik bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter.
- Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan seperti pelanggaran dan kecurangan.
- PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal keagamaan agar menjadi spirit pendidikan.
link : http://www.pkb.or.id/berikut-empat-rekomendasi-munas-konbes-nu
Mbah Dim: NU Wajib Menggandeng PKB
PATI
- Kiai kharismatik Nahdlatul Ulama (NU) KH Dimyati Rois menegaskan
beberapa hal mendasar terkait sikap politik organisasi kemasyarakatan
terbesar di dunia itu.
Pertama, assiyasatu juz-un min aj-zaisy syari’ah
(politik adalah bagian dari syariah), yang berarti bahwa berpolitik
sesungguhnya bagian dari perjuangan menegakkan syariah dan Islam Ahlus
Sunnah Wal Jamaah serta bernilai ibadah.
Pendapat ini dikemukakan Pengasuh Pesantren Al Fadhlu Wal Fadhilah itu merujuk pada pemikiran Imam Syafi’i, salah seorang ulama kondang dunia yang selama ini menjadi panutan warga NU.
Kedua, assiyasatu mabniyatun 'ala 'aqidatiha (politik dibangun atas dasar ideologinya). “Maka, sudah seharusnya NU dan warga NU mendukung dan memilih Partai Kebangkitan Bangsa, karena aqidah (ideologi) PKB sama persis dengan aqidah NU. PKB merupakan satu-satunya partai politik yang secara resmi dilahirkan oleh NU,” tegas ulama yang akrab dipanggil Mbah Dim itu.
Mbah Dim mengingatkan, PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998, bertepatan dengan 29 Robi’ul Awwal 1419 Hijriyah. Deklaratornya adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. A. Musthofa Bisri (Gus Mus) dan KH. A. Muchith Muzadi.
Kelima tokoh NU itu bersama ulama dan kiai-kiai NU, serta para aktivis NU menghendaki PKB sejak awal kelahirannya menjadi partai politik yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia serta mengusung nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah.
“PKB sudah sangat jelas dilahirkan NU. Maka seluruh warga, tokoh dan ulama NU wajib membesarkan PKB. Oleh sebab itu, tugas NU wajib menggandeng PKB supaya perjuangan politik warga dan kader-kader NU sesuai dengan cita-cita NU," tegas Mbah Dim.
Hal ini sudah selaras dengan pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj beberapa waktu lalu bahwa perjuangan politik PKB sudah sesuai aspirasi NU.
Sementara hal mendasar ketiga terkait sikap politik NU, menurut Mbah Dim adalah assiyasatu istishlahu annas ila at thoriqi al munji dunyan wa ukhron (politik adalah upaya untuk kemaslahatan bagi umat manusia menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat).
Mbah Dim juga mengungkapkan, pembahasan politik justru banyak ditemukan dalam kitab tasawuf, bukan kitab fiqih. Selain itu, menurut Mbah Dim, di dalam Al-Quran maupun hadist juga banyak ditemukan dalil maupun kisah yang berhubungan dengan politik. “Harus dipahami bahwa tujuan politik berbeda dengan rekayasa politik. Kalau tujuan berpolitik adalah demi kemaslahatan bagi umat, sementara rekayasa politik merupakan madharat (membahayakan) bagi umat,” terang Mbah Dim.
Sementara itu, tokoh NU yang juga mengasuh Ma’had Qudsiyyah Kudus Jawa Tengah, KH M Sya’roni Ahmadi, menekankan perlunya memperkokoh silaturahim NU dengan PKB, saling memaafkan dan menghalalkan, sebagaimana pada masa dulu –tepatnya pada bulan Syawal— Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengundang Abu Shofyan dan kawan-kawannya ke masjid. “Karena itu, mari kita terus saling mempererat silaturahim demi kejayaan NU dan partai yang dilahirkannya,” cetus Sya’roni Ahmadi, kiai kharismatik yang hafal Al-Quran.
Mbah Dim dan Kiai Sya’roni Ahmadi hadir sebagai pengisi tausiyah dalam rangka halal bi halal yang diselenggarakan NU dan PKB Pati, di Asrama Haji Pati Jawa Tengah, Senin (24/9/2012).
Acara yang dimeriahkan lebih dari 1.500 orang ini juga dihadiri Wakil Bupati Pati Budiono, para kiai dan ibu nyai, tokoh muda NU asal Pati-Jateng yang menjadi Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Ja'far, seluruh pengurus NU dari tingkat cabang hingga ranting beserta banom-banomnya, pengurus PKB dari jajaran cabang hingga ranting beserta banom-banomnya, serta warga NU dan PKB.
Link : http://www.dpp.pkb.or.id/mbah-dim-nu-wajib-menggandeng-pkb
Pendapat ini dikemukakan Pengasuh Pesantren Al Fadhlu Wal Fadhilah itu merujuk pada pemikiran Imam Syafi’i, salah seorang ulama kondang dunia yang selama ini menjadi panutan warga NU.
Kedua, assiyasatu mabniyatun 'ala 'aqidatiha (politik dibangun atas dasar ideologinya). “Maka, sudah seharusnya NU dan warga NU mendukung dan memilih Partai Kebangkitan Bangsa, karena aqidah (ideologi) PKB sama persis dengan aqidah NU. PKB merupakan satu-satunya partai politik yang secara resmi dilahirkan oleh NU,” tegas ulama yang akrab dipanggil Mbah Dim itu.
Mbah Dim mengingatkan, PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998, bertepatan dengan 29 Robi’ul Awwal 1419 Hijriyah. Deklaratornya adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. A. Musthofa Bisri (Gus Mus) dan KH. A. Muchith Muzadi.
Kelima tokoh NU itu bersama ulama dan kiai-kiai NU, serta para aktivis NU menghendaki PKB sejak awal kelahirannya menjadi partai politik yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia serta mengusung nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah.
“PKB sudah sangat jelas dilahirkan NU. Maka seluruh warga, tokoh dan ulama NU wajib membesarkan PKB. Oleh sebab itu, tugas NU wajib menggandeng PKB supaya perjuangan politik warga dan kader-kader NU sesuai dengan cita-cita NU," tegas Mbah Dim.
Hal ini sudah selaras dengan pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj beberapa waktu lalu bahwa perjuangan politik PKB sudah sesuai aspirasi NU.
Sementara hal mendasar ketiga terkait sikap politik NU, menurut Mbah Dim adalah assiyasatu istishlahu annas ila at thoriqi al munji dunyan wa ukhron (politik adalah upaya untuk kemaslahatan bagi umat manusia menuju jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat).
Mbah Dim juga mengungkapkan, pembahasan politik justru banyak ditemukan dalam kitab tasawuf, bukan kitab fiqih. Selain itu, menurut Mbah Dim, di dalam Al-Quran maupun hadist juga banyak ditemukan dalil maupun kisah yang berhubungan dengan politik. “Harus dipahami bahwa tujuan politik berbeda dengan rekayasa politik. Kalau tujuan berpolitik adalah demi kemaslahatan bagi umat, sementara rekayasa politik merupakan madharat (membahayakan) bagi umat,” terang Mbah Dim.
Sementara itu, tokoh NU yang juga mengasuh Ma’had Qudsiyyah Kudus Jawa Tengah, KH M Sya’roni Ahmadi, menekankan perlunya memperkokoh silaturahim NU dengan PKB, saling memaafkan dan menghalalkan, sebagaimana pada masa dulu –tepatnya pada bulan Syawal— Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengundang Abu Shofyan dan kawan-kawannya ke masjid. “Karena itu, mari kita terus saling mempererat silaturahim demi kejayaan NU dan partai yang dilahirkannya,” cetus Sya’roni Ahmadi, kiai kharismatik yang hafal Al-Quran.
Mbah Dim dan Kiai Sya’roni Ahmadi hadir sebagai pengisi tausiyah dalam rangka halal bi halal yang diselenggarakan NU dan PKB Pati, di Asrama Haji Pati Jawa Tengah, Senin (24/9/2012).
Acara yang dimeriahkan lebih dari 1.500 orang ini juga dihadiri Wakil Bupati Pati Budiono, para kiai dan ibu nyai, tokoh muda NU asal Pati-Jateng yang menjadi Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Ja'far, seluruh pengurus NU dari tingkat cabang hingga ranting beserta banom-banomnya, pengurus PKB dari jajaran cabang hingga ranting beserta banom-banomnya, serta warga NU dan PKB.
Link : http://www.dpp.pkb.or.id/mbah-dim-nu-wajib-menggandeng-pkb
Minggu, 24 Juni 2012
PELATIHAN KADER TINGKAT ATAS DAN PENDIDIKAN KADER PANCASILA PKB, BENTUK 100 KOORDINATOR KEMENANGAN PEMILU 2014
PELATIHAN
KADER TINGKAT ATAS DAN PENDIDIKAN KADER PANCASILA PKB,
BENTUK
100 KOORDINATOR KEMENANGAN PEMILU 2014
DPC PKB
Kota Cimahi menyambut kerjasama yang diberikan Fraksi PKB MPR RI dan DPP PKB
dengan serius, hal ini teraplikasi dengan baik akan berjalannya kegiatan Pelatihan
Kader Tingkat Atas dan Pendidikan Kader Pancasila PKB, pada hari Sabut 23 Juni
2012, hingga minggu 24 Juni 2012.
Keseriusan
dalam menjalankan kegiatan ini nampak terlihat, melalui keantusiasan 102 orang
peserta, yang mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Peserta yang hadir
merupakan delegasi mulai dari, DPC PKB Kota Cimahi/ Pengurus ditingkat Kota,
DPAC PKB se-Kota Cimahi (DPAC Kec. Cimahi Selatan, Tengah dan Utara), DPRt PKB
se-Kota Cimahi (ketersebaran di 15 Kelurahan se-Kota Cimahi), DPARt PKB
se-Cimahi Selatan, DKC GARDA BANGSA, DPC PPKB, LPP DPC PKB Kota Cimahi, dan juga
hadir delegasi peserta dari BANOM-BANOM NU, mulai dari PC MUSLIMAT NU, PC
ANSOR, SATKORCAB BANSER, PC FATAYAT NU, PC IPNU dan PC IPPNU. Keterangan Dadang
Cahyadi, selaku Penanggung Jawab Administrasi dan Acara.
Subtansi
pelaksanaan kegiatan ini menurut Dadang Cahyadi, yang menjabat sebagai Wakil
Sekretaris DPC PKB Kota Cimahi, adalah sebagai bentuk pembentukan karakter para
Pengurus Partai dan Kader NU, untuk senantiasa ingat akan langkah perjuangan
para ulama NU dalam memberikan kontribusi terhadap berdirinya NKRI, hingga
menjadikan sebuah kebanggaan untuk merebut kemenangan, dalam momentum PEMILU
2014.
Mengingat
berdasarkan instruksi DPP PKB, kepada seluruh DPC se-Indonesia. Bahwa strategi
perencanaan pemenangan pemilu 2014 harus sudah dilaksanakan mulai dari
sekarang, dengan jangkauan waktu yang cukup lama ini akan memberikan
keleluasaan dalam mematangkan strategi dan perencanaan yang matang, dalam
menghadirkan PKB secara nasional sebagai Pemenang Pemilu 2014.
DPC PKB Kota Cimahi akan cukup diberikan testimonial
kontruksi praksis dalam pemenangan pemilu di 2014, melalui momentum PILWALKOT
Cimahi 2012, dan juga PILGUB Jawa Barat 2013. Hal ini tentunya sudah menjadi
keharusan bagi setiap kader PKB Kota Cimahi, untuk siap mengawal strategi dan
perencaan pemenangan pemilu yang dirancang, dapat berjalan dengan baik pada
tatanan pelakasanaan. Lanjut menurut Dadang Cahyadi, yang juga selaku
Koordinator Divisi Strategi dan Perencaan Pemenangan Pemilu LPP DPC PKB, bahwa
dengan adanya pelatihan ini, setidaknya ada 102 peserta Kader PKB dan NU yang
siap menjadi coordinator-koordinator pemenangan pemilu, yang akan ditempatkan
dibeberapa titik di Kota Cimahi.
Berkenaan
dengan PILWAKOT Cimahi 2012, bahwa selain dari tatanan kerja politik dan
marketing politik yang sudah dilaksanakan oleh setiap Pengurus dan Kader PKB, terhadap
masyarakat Kota Cimahi, baik basis PKB dan non PKB dalam meningkatkan
kredibilitas, populeritas dan elektabilitas, serta kapabilitas pasangan Ibu Hj.
Atty Suharti Tochija, S.E dan Bapak H. Sudiarto, S.E (PAS), sebagai calon
Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2012-2017 yang diusung koaliasi
Partai Golkar, PKB, PPP dan PBB. Kehadiran 102 orang peserta yang digembleng
melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengawal komposisi tersebut, dengan
beraplikasi suara masyarakat yang konsisten memilih pasangan PAS sebagai
Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih periode 2012-2017.
Lanjut
menurut Dadang Cahyadi, bahwa Follow akan kegiatan ini, selain sebagai bentuk
kontruksi soliditas dan konsolidasi politik, namun juga mampu membangun
ideologisasi dan nasionalisme yang kokoh, melalui pemahaman Ahlusunnah wal
jama’ah, sebagai mahajul fiqr dan landasan gerakan NU-PKB. Hal ini tentunya
akan dimunculkan sekolah Aswaja bagi segenap kader PKB dan Kader NU, yang Insya
Allah masih tetap kerja sama antara DPC PKB Kota Cimahi dengan Fraksi PKB MPR
RI. Keberhasilan
yang menjadi tolak ukur kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini, setidaknya
dapat terlihat pada
1.
Tercetaknya
kader-kader partai yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap
cita-cita perjuangan partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara
Pancasila sebagaimana amanah Mabda' Syasi Partai Kebangkitan Bangsa;
2.
Tumbuh kembangnya jiwa kebangsaan
dalam diri setiap kader sebagai partai yang menjunjung tinggi kemajemukan dan
kebhinnekaan, dengan tertanamnya wawasan ketatanegaraan sebagaimana konstitusi UUD NKRI tahun 1945;
3.
Terjaminnya
kelangsungan regenerasi kepemimpinan partai dari pusat
sampai ke daerah secara berkualitas dan terus menerus, dan kontribusi partai dalam
regenerasi kepemimpinan nasional yang memiliki kecakapan, keluasan cara pandang
dan berwawasan kebangsaan;
4.
Konsolidasi Politik DPC,
DPAC, DPRt PKB Kota Cimahi, yang terus
berkelanjutan, dalam rangka pembesaran partai, serta menghadirkan kemenangan bagi
PKB dalam setiap agenda Pemilu.
Jumat, 20 April 2012
Politik PKB berbasis ASWAJA
Nahdlatul Ulama |
PKB Lahir dari Ulama untuk Kemaslahatan Umat |
‘alaa Ahlu as-Sunnah wal Jama’ah
(Ushul Fiqh)
Politik adalah sesuatu yang mendekatkan rakyat kepada maslahah (kepentingan umum) dan menjauhkan rakyat dari mafsadah/ kerusakan .........“As-siyasah hiya ma aqraba li al-ra’iyyah ila al-maslahah wa ab’ada min al-mafsadah” …..
Kebijakan seorang pemimpin harus didasari atas kepentingan rakyat .......“Tasharuful Imam ‘ala ra’iyyah manuutun bi al-maslahah”....
Memelihara tradisi/hal-hal lama yang baik dan menyerap tradisi/ hal-hal baru yang lebih baik .......“Al-muhafadhatu ‘ala al-qadimis shalih wa al-akhdzu bil-jadidi al-aslah” .........
Menghindari kerusakan harus didahulukan ketimbang mendatangkan kemaslahatan ........“Dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbi al-masalih” ..........
Apa yang tidak bisa diraih secara keseluruhan, jangan kemudian ditinggalkan semuanya...... “Ma la yudaraku kulluhu la yutraku kulluhu”...........
Jika ada dua masalah yang sama-sama merusak, maka diambil salah satu yang kemungkinan merusaknya lebih kecil/sedikit ...........“Idza ta’aradla al-mafsadatani ru’iya ahaduhuma bi irtikabi akhaffihima”............
_jDC_
Jumat, 24 Februari 2012
MENJELANG PILWALKOT CIMAHI PKB MEMBENTUK TEAM TUJUH
Hasil Rapat Pleno DPC PKB KOTA CIMAHI
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi adalah
sebuah prosesi pendelegasian kewenangan walikota dan Wakil Walikota yang
dimiliki oleh masyarakat Kota Cimahi kepada seseorang yang bersedia menerima
kewenangan dari masyarakat (mencalonkan menjadi walikota). Sebelum
mendelegasikan kewenangan yang dimiliki kepada seseorang baik kewenangan
walikota, gubernur maupun presiden maka hal yang harus kita lihat dan
pertimbangkan; pertama, Keimanan dan ketagwaannya kepada Allah SWT,
ahlaq, sifat dan tangungjawabnya. Kedua,
Kenapa dia (seseorang) bersedia menerima delegasi kewenangan dari orang lain (
mencalokan diri jadi walikota), Untuk
apa kewenangan tersebut akan diperguanakan ( bagai mana visi dan
misinya) dan bagaimana menggunakan kewenangan tersebut ( strategi dan program).
Hal tersebut menjadi penting karena kita harus mengetahui kemampuannya, sejalan
dengan hadis jangan serahkan urusan kepada
yang bukan ahlinya.
Menyikapi akan hal ini, DPC PKB
Kota Cimahi, memandang bahwa kalau pesta demokrasi masyarakat Kota Cimahi, yang
akan berlangsung di tahun ini, sebatas persinggahan dan pengujian kualitas DPC
PKB Kota Cimahi, sebagai mesin politik yang menjadikan dan berkualitas. Hal ini
diungkapkan, demi menunjukan pada publik dan deretan Partai – Partai Kota Cimahi,
adanya kebebasan bertanggung jawab yang dimiliki setiap Kader dan Pengurus DPC
PKB Kota Cimahi, menunjukan stategi dan taktis dalam menentukan pilihan siapa
yang layak menjadi Walikota Cimahi masa bakti 2012 – 2017.
Terlepas akan kebijakan tersebut,
bahwa secara komitmen dan sikap politik DPC PKB Kota Cimahi, mekanisme Partai
tetap dilaksanakan, diawali dengan rapat pleno DPC PKB Kota Cimahi, diantaranya
keputusan yang disepakati, adalah pembentukan team tujuh (7) DPC PKB Kota
Cimahi, yang terdiri atas :
1)
Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Cimahi (KH.
Nanang Fauzi)
2)
Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kota Cimahi
(Cecep Warno)
3)
Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Cimahi (Acep
Jamaludin, S.Hum)
4)
Sektretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Cimahi
(Zainal Hasan, S.Psi)
5)
Bendahara Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Cimahi
(Dedi Ubes, S.Hum)
6)
Keterwakilan unsur Perempuan DPC PKB Kota
Cimahi;
a) Hj.
Nina (Anggota Dewan Syuro DPC PKB Kota Cimahi)
b) Endah
Gandjarsari (Wk. Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Cimahi)
Team 7( tujuh) memiliki tugas untuk melakukan komunikasi strategis dengan
Pengusur Cabang NU Kota Cimahi, Menjaring Bakal Calon Walikota atau Wakil
Walikota dan membangun koalisi strategis dengan parta-partai politik di Kota
Cimahi. Hasil dari kerja-kerja politik
team 7 (tujuh) kemudian dibawa pada rapat pleno di internal PKB Kota
Cimahi kemudian diajukan kepada DPW dan
DPP PKB untuk mendapatkan persetujuan. Sementari ini hasil penjaringan dan komunikasi politik dengan
calon-calon Walikota yang baru muncul di internal PKB Kota Cimahi adalah Ibu
Aty Suharti. Team 7 (tujuh) masih terus
melakukan penjaringan calon walikota
lainnya yag saat ini bermunculan dilapangan sampai satu bulan kedepan. Nama-nama yang terjaring tersebut
selanjutnya akan dikonsultasikan dengan PC NU Kota Cimahi dan kembali dibawa ke
rapat pleno untuk ditetapkan.
MAULID NABI MUHAMMAD SAW....
Mengenang Revolusi Kebangkitan
Kaum Du’afa
_Oleh _
Mustopa Kamil (Wk. Sekretaris DPC PKB Kota Cimahi)
Aspek aqidah dan ubudiyah masyarakat
dipaksa jauh dari ajaran agama yang sebenarnya, karena Ka’bah dikelilingi
dengan berhala-berhala yakni latta, uzza, manat, hubal, isaf, na’ilah, dan
lain-lain. Aspek perdamaian, sudah tiada karena masyarakat mudah terprovokasi
walaupun atas permasalahan sepele, seperti kalah dalam pertandingan mengacu
terjadinya perang antar suku. Aspek ekonomi, menguntungkan kaum pemodal karena membudayanya
praktek riba. Dan aspek humanisme kehidupan sudah hilang, karena terdengar
jeritan tangis bayi perempumpuan yang dikubur hidup-hidup, dianggap sebagai aib
bagi orang tuanya.
Dibalik gelapnya kehidupan, bulan
dan bintang-bintang tersenyum karena sudah dekat akan lahirnya sang
revolusioner sejati yang dicintai oleh seluruh alam, Muhammad bin Abdillah yang
bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Penulis sederhanakan, ada dua
proses pembentukan kepribdian Nabi Muhammad Saw, pertama, pembelahan dada beliau (syaqish shadri) oleh malaikat Jibril, hal ini terjadi dua kali
ketika ia berusia dua tahun dan ketika ia akan melakukan perjalanan Isra’ Mi’raj. Maksud dari pembelahan
dada ini tiada lain untuk pembentukan
keimanan sebagai pola dasar untuk menjalani kehidupan. Maka pola ini kemudian
dikembangkan oleh Rosulullah Saw untuk membentuk karakter generasi bangsa yang
kuat, hal ini terdapat dalam QS. Luqman 13 yang artinya: “Dan ketika Lukman berkata kepada anaknya sambil menasehatinya: hai anakku,
janganlah kamu musyrik kepada Allah, maka bahwasannya syirik itu dzalim yang
besar”.
kedua,
pengasingan diri di Gua Hira sebagai bentuk taqarub dan tafakur atas realitas
sosial yang sedang berlangsung, yang kemudian hari beliau menerima wahyu
pertama yaitu ayat 1-5 QS. Al-alaq, perintah untuk memahami setiap kejadian,
sebagaimana M. Quraisy Shihab menjelaskan kata qaraa digunakan dalam arti membaca, menelaah, menyampaikan dan lain
sebagainya. dalam ayat tersebut objeknya tidak disebut sehingga bersifat umum,
maka objek kata tersebut mencakup segala bentuk yang dapat terjangkau baik
bacaan suci yang bersumber dari Tuhan maupun yang bukan, baik menyangkut
ayat-ayat tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga mencakup telaah
terhadap alam raya, masyarakat dan diri sendiri, ayat suci Al-qur’an, majalah, koran,
dan lain sebagainya. (Membumikan Al-qura’an 168). Pola ini diterapkan oleh
Rosulullah kepada masyarakat sebagai dasar untuk kemajuan bangsa, menuju bangsa
yang humanis dan dinamis. Maka dalam al-Qur’an ada sekitar 854 ayat-ayat yang
mempertanyakan mengapa manusia tidak mempergunakan akalnya (afala ta’qilun), yang menyurh manusia bertfakur (tafakarun) terhadap al-qur’an dan alam
semesta, serta menyuruh manusia mencari ilmu pengetahuan. Dan al-Qur’an menganjurkan
kepada manusia supaya menjadi ahli fikir (ulul
albab) terulang 16 kali. (Inu; Pengantar Filsapat 105). Diantaranya QS.
59:21 “… Dan perumpamaan-perumpamaan ini
kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir”.
Berangkat dari hal tersebut,
Rosulullah Saw sebagai manusia panutan alam dan dincintiai oleh seluruh
manusia. apakah kita bisa?!. tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Oleh
karena itu, Rosulullah Saw sebagai figur tempat bercermin menuju kepribadian
yang sholeh. Sebagaimana Allah berfirman: “Pasti
dalam diri Rasulullah ialah contoh yang baik bagi orang yang mengharap Allah,
hari akhir, dan orang yang banyak berdzikir kepada Alloh.” (QS. al-Ahzab)
Suatu hari Rosulullah Saw pulang
dari perang badar bersama para sahabat, sebagian dari mereka ada yang meniggal
mati syahid, tetapi isteri-isteri dan kelurga mereka yang ditinggalkan
meninggal merasa bahagia karena melihat Rosulullah Saw. Itulah sebagian
karakter bangsa yang dibuat dengan kekuatan iman, yang melahirkan kecintaannya kepada
beliau merupakan kecintaan yang hakiki. Oleh karena itu, masyarakat sangat
sedih dan terharu ketika Rosulullah Saw pulang kehdirat Allah SWT.
kehadiran Rosulullah di
tengah-tengah masyaralat merupakan anugerah dan rahmat dari Allah SWT bagi
kehidupan alam. Maka setiap muslim memperlihatkan rasa mahabbahnya dengan
selalu memperingati kelahiran beliau dan berusaha melksanakan perintah dan
larangannya.
Buat Apa Sekolah
Seorang ibu berkata pada anaknya”
nak kalau sudah besar kamu harus jadi pegawai negeri sipil (PNS) biar hidupmu
tidak susah, jangan meniru bapak dan ibumu yang tiap hari harus jualan sayur
kepasar, biar bapak dan ibu saja yang bodoh dan susah cari uang liat tetangga
kita itu sekolahannya tinggi coba lihat hidupnya enak kamu harus mencontoh dia”
. Sementara dilain pihak seorang ibu berkata ” buat apa sekolah tinggi-tinggi ?
dokter sudah ada, menteri sudah ada, guru banyak, presiden sudah ada, mendingan
uang sekolahmu dibelikan sapi biar beranak-pinak lebih jelas hasilnya dari pada
harus dibayarkan untuk sekolah, coba lihat si lukman itu sekolah jauh-jauh tapi
setelah selesai nganggur dan akhirnya sekarang jadi sopir anggutan..” ! Sadar
atau tidak, ditingkatan masyarakat opini yang terbangun mengenai dunia
pendidikan (sekolah) seperti yang diilustrasikan diatas.
Masyarakat menilai bahwa salah satu
alat keberhasilan seseorang bersekolah adalah sejauh mana dia mampu membawa
dirinya pada status social yang tinggi dimasyarakat indikasinya adalah apakah
seseorang itu bekerja dengan berpenampilan elegan (berdasi, pake sepatu
mengkilap, dan membawa tas kantor) atau tidak, dan apakah seseorang tersebut
bisa kaya dengan pekerjaannya? Kalau seseorang yang telah menempuh jenjang
pendidikan (SLTA, D1, D2, D3, S1, S2, dan S3) lulus dan setelah itu menganggur
maka dia telah gagal bersekolah. Hal semacam inilah yang sering ditemui di
masyarakat kita. sekolah2Mencermati hal diatas, apakah memang praktek-praktek
pendidikan yang selama ini dijalani ada kesalahan proses?, mengapa dunia
pendidikan belum bisa memberikan pengaruh pencerahan ditingkatan masyarakat,
lantas apa yang selama ini dilakukannya oleh dunia pendidikan kita? kalaupun
yang diopinikan masyarakat itu adalah kesalahan berpikir, mengapa kualitas
pendidikan di Indonesia tidak lebih baik dari negara lainnya, bukankah setiap
hari upaya perbaikan pendidikan terus dilakukan mulai dari seminar sampai
dengan pembuatan undang-undang system pendidikan nasional? Atau inilah yang
dimaksud oleh Ivan Ilich bahwa “SEKOLAH itu lebih berbahaya daripada nuklir. Ia
adalah candu! Bebaskan warga dari sekolah.”
Jelasnya pendidikan (sekolah)
bukanlah suatu proses untuk mempersiapkan manusia-manusia penghuni pabrik,
berpenampilan elegan apalagi hanya sebatas regenerasi pegawai negeri sipil
(PNS), tapi lebih dari itu adalah pendidikan merupakan upaya bagaimana
memanusiakan manusia. Tentunya proses tersebut bukan hal yang sederhana butuh
komitmen yang kuat dari setiap komponen pendidikan khusunya pemerintah
bagaimana memposisikan pendidikan sebagai inventasi jangka panjang dengan
produk manusia-manusia masa depan yang hadal, kritis dan bertanggung jawab. Kalau
dunia pendidikan hanya diposisikan sebagai pelengkap dunia industri maka bisa
jadi manusia-manusia Indonesia kedepan adalah manusia yang kapitalistik, coba
perhatikan menjelang masa-masa penerimaan siswa/mahasiswa tahun ajaran baru
dipinggir jalan sering kita temukan mulai dari spanduk, baliho, liflet, brosur,
pamlet dan stiker yang bertuliskan slogan yang kapitalistik seperti ” lulus
dijamin langsung kerja, kalau tidak uang kembali 100%, adapula yang bertuliskan
“sekolah hanya untuk bekerja, disini tempatnya” apalagi banyaknya
sekolah-sekolah yang bergaya industri semakin memperparah citra dunia
pendidikan yang cenderung lebih berorientasi pada pengakumulasian modal
daripada pemenuhan kualitas pelayanan akademik yang diberikan.
Akhirnya terlihat dengan jelas
bagaimana mutu SDM Indonesia yang jauh dari harapan seperti dilaporkan oleh
studi UNDP tahun 2000 yang menyatakan bahwa Human Development Indeks (HDI)
Indonesia menempati urutan ke 109 dari 174 negara atau data tahun 2001
menempati urutan ke 102 dari 162 negara. nganggurJadi, tidak mengherankan kalau
ditingkatan masyarakat memandang dunia pendidikan (sekolah) sampai hari ini
seperti layaknya sebagai institusi penyalur pegawai negeri sipil (PNS) indikasi
dari pandangangan tersebut bisa dilihat bagaimana animo masyarakat yang cukup
tinggi ketika pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS)
seolah-olah status/gelar akademik yang mereka capai (D1,D2,D3,S1,S2, dan S3)
hanya cocok untuk kerja-kerja kantoran (PNS) hal inipun merupakan salah satu
faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran kaum terdidik setiap tahunnya
bertambah sebab kesalahan motiv sekolah sebagai akibat dari prilaku sekolah
yang kapitalistik akhirnya banyak melahirkan kaum terdidik yang bermentalitas
“Gengsi gede-gedean” Beberapa hal diatas setidaknya menjadi renungan bagi dunia
pendidikan kita bahwa pendidikan bukanlah sesederhana dengan hanya mengupulkan
orang lantas diceramahi setelah itu pulang kerumah mengerjakan tugas besoknya
kesekolah lagi sampai kelulusan dicapainya (sekolah berbasis jalan tol), kalau
aktivitas sekolah hanya monoton semacam ini maka pilihan untuk bersekolah
merupakan pilihan yang sangat merugikan akan tetapi kalau proses yang
dijalankannya tidak seperti sekolah jalan tol maka pilihan untuk beinvestasi di
dunia pendidikan dengan jalan menyekolahkan anak-anak kita merupakan pilihan
yang sangat cerdas.
Oleh sebab itu sudah saatnya dunia
pendidikan kita mereformasi diri secara serius khusunya bagaimana pembelajaran
di sekolah itu bisa dijalankan melalui prinsip penyadaran kritis sehingga
melalui kekuatan kesadaran kritis bisa menganalisis, mengaitkan bahkan
menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan, pengangguran, dan lainnya merupakan
persoalan system bukan karena persoalan jenjang sekolah. Inilah yang seharusnya
menjadi muatan penting untuk diinternalisasikan disetiap diri siswa. Selain
itu, mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa sekolah itu tidak sekedar
tahapan untuk bekerja kantoran menjadi salah satu agenda dunia pendidikan yang
harus segera dilakukan sehingga masyarakatpun bisa memahami secara holistik
untuk apa pendidikan itu dilahirkan. Agenda semacam ini akan bisa dijalankan
secara baik kalau masing-masing insitusi pendidikan bertindak secara fair
bagaimana proses penerimaan siswa baru tidak lagi memakai slogan yang
menyesatkan. Mempertahankan sekolah yang kapitalistik sama saja menggerogoti
minat dan motivasi masyarakat untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa.
_"Jole" Dadang Cahyadi (Wk. Sekretaris DPC PKB Kota Cimahi)_
_"Jole" Dadang Cahyadi (Wk. Sekretaris DPC PKB Kota Cimahi)_
Langganan:
Postingan (Atom)